Instagram @potus

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Indonesia diharapkan bisa mengambil peran aktif di tingkat global terkait ditangkapnya Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh pemerintah AS.
• PBB didesak segera menggelar Sidang Darurat guna membahas kasus tersebut secara terbuka dan berkeadilan.
• Tindakan AS dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan kedaulatan negara.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, berharap pemerintah Indonesia bisa mengambil peran aktif di tingkat global terkait  peristiwa ditangkapnya Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump.

Menurutnya, Indonesia harus mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera menggelar Sidang Darurat guna membahas kasus tersebut secara terbuka dan berkeadilan.

"Ini bukan lagi soal Venezuela semata. Donald Trump sedang menerapkan hukum rimba internasional. Jika dibiarkan, dunia akan masuk ke era kekacauan global karena hukum internasional diabaikan," ujarnya.

Indonesia, dikatakan Rizal, harus berdiri di garda depan memperjuangkan keadilan internasional. 

"PBB tidak boleh hanya berhenti pada kecaman. Harus ada tindakan tegas dan nyata untuk menjaga kedaulatan negara serta mencegah praktik imperialisme modern," katanya.

Dia menambahkan, pembiaran terhadap tindakan sepihak semacam ini akan merusak fondasi hubungan internasional dan membahayakan perdamaian dunia.

"Jika hari ini Venezuela, besok bisa negara lain. Termasuk negara-negara berkembang. Dunia tidak boleh tunduk pada 'kekuatan' semata," pungkas Deng Ical.

Tindakan Sepihak

Anggota DPR RI lainnya, Jazuli Juwaini mengecam klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait operasi militer AS di Venezuela yang disebut berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro.

Menurutnya, hal tersebut sebagai tindakan sepihak dan mencederai prinsip-prinsip dasar hukum internasional.

"Serangan Amerika Serikat ke Venezuela merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tidak ada satu pun negara yang dibenarkan menggunakan kekuatan militer secara sepihak atas nama kepentingan politik dan kekuasaan," kata Jazuli kepada wartawan, Senin (5/1/2026).

Dia berpandangan tindakan Amerika Serikat tersebut telah melampaui tata hukum internasional.

Jazuli memperingatkan bahwa pelanggaran hukum internasional dapat memicu konflik terbuka antarnegara dan meningkatkan eskalasi global.

"Jangan sampai tindakan ini menjadi preseden buruk, seolah-olah hukum internasional tidak lagi diindahkan dan bisa dilanggar begitu saja oleh negara-negara berkuasa. Jika hukum internasional runtuh, maka dunia akan berada di ambang kekacauan dan ketidaktertiban global," kata dia.

Jazuli menekankan bahwa ketidakpatuhan terhadap hukum internasional akan memperbesar potensi konflik terbuka antarnegara dan meningkatkan eskalasi ketegangan global.

"Dalam kondisi seperti ini, ancaman terjadinya Perang Dunia Ketiga bukanlah sesuatu yang mustahil. Perang bisa pecah kapan saja jika negara-negara kuat terus memaksakan kehendaknya dengan kekuatan militer," ujarnya.

Ia menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan komunitas internasional untuk bersikap tegas, menegakkan hukum internasional secara adil, serta mendorong penyelesaian konflik melalui dialog dan diplomasi, bukan kekerasan.

"Perdamaian dunia hanya dapat dijaga jika semua negara, tanpa kecuali, tunduk pada hukum internasional dan menjunjung tinggi prinsip keadilan serta kemanusiaan," pungkas Jazuli.

Penangkapan Maduro

Diketahui, warga ibu kota Venezuela, Caracas dikejutkan oleh dentuman keras disertai suara pesawat yang terbang rendah pada Sabtu (3/1/2026) dini hari waktu setempat.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengklaim bahwa Presiden Venezuela Nicolás Maduro (63) dan istrinya telah ditangkap oleh otoritas AS.

Penangkapan tersebut dalam sebuah operasi besar yang terjadi di Caracas pada Sabtu (3/1/2026) dini hari.

Dari kejauhan, nyala api terlihat membubung, sedangkan asap pekat mengepul ke langit.

Kegelapan dini hari berubah menjadi merah menyala, menandai awal dari serangan besar-besaran yang mengguncang negara Amerika Selatan tersebut.

Beberapa jam setelah kejadian itu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengonfirmasi bahwa "Negeri Paman Sam" telah melancarkan operasi militer berskala besar ke Venezuela.

Lewat unggahan di platform Truth Social, Trump menyatakan bahwa pasukan gabungan militer dan penegak hukum AS telah menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, lalu menerbangkan keduanya keluar dari negara tersebut.

Trump Akui Bisa Saja Habisi Maduro saat Penangkapan, tetapi...

"AS berhasil melakukan serangan skala besar terhadap Venezuela dan pemimpinnya, Presiden Nicolas Maduro, yang ditangkap bersama istrinya dan diterbangkan keluar dari negara itu," tulis Trump.

Trump menyebut operasi tersebut sebagai puncak dari kampanye panjang AS yang bertujuan menghadapi ancaman narkoba, migrasi ilegal, dan narko-terorisme.

Menurut Trump, motif pertama serangan adalah krisis migrasi.

Ia menuding Venezuela sebagai asal dari gelombang migran yang memadati perbatasan selatan AS dalam beberapa tahun terakhir.

Sejak krisis ekonomi melanda Venezuela pada 2013, sekitar delapan juta warga negara itu dilaporkan meninggalkan kampung halamannya, mayoritas menuju negara-negara tetangga di Amerika Latin.

Trump juga mengeklaim, tanpa menyertakan bukti, bahwa pemerintahan Maduro membebaskan para tahanan dan pasien rumah sakit jiwa untuk dikirim ke AS sebagai bagian dari skema migrasi massal.

Pemerintah Venezuela membantah keras tudingan tersebut dan menyebut pernyataan Trump sebagai fitnah tak berdasar.

Alasan kedua, Trump menuding Venezuela menjadi jalur transit utama dalam penyelundupan kokain, serta berperan dalam krisis fentanil yang menewaskan ribuan warga AS.

Washington pun menetapkan dua kelompok kriminal asal Venezuela, yakni Tren de Aragua dan Cartel de los Soles, sebagai organisasi teroris asing.

Trump bahkan menyebut Maduro sebagai pemimpin langsung dari Cartel de los Soles—tudingan yang kembali dibantah oleh Caracas.

Perkembangan situasi di Venezuela masih terus dipantau.