JAKARTA - Indonesia dan beberapa negara Islam dilaporkan sepakat untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Namun, untuk duduk sebagai anggota tetap dewan tersebut tidak gratis, melainkan harus membayar USD1 miliar (Rp16,9 triliun).

Mengutip laporan NDTV, Kamis (22/1/2026), dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan pada hari Rabu, Menteri Luar Negeri Negara Qatar, Republik Turki, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hashemite Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut baik undangan yang disampaikan kepada para pemimpin mereka oleh Trump untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian.

Baca Juga: Indonesia dan Negara-negara Islam Sepakat Gabung Dewan Perdamaian Bentukan Trump

"Para Menteri mengumumkan keputusan bersama negara mereka untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian. Setiap negara akan menandatangani dokumen bergabung sesuai dengan prosedur hukum dan prosedur lain yang diperlukan, termasuk Republik Arab Mesir, Republik Islam Pakistan, dan Uni Emirat Arab, yang telah mengumumkan untuk bergabung," bunyi pernyataan bersama tersebut.

Belum jelas keikutsertaan Indonesia di dewan itu sebagai anggota tetap atau tidak. Jika menjadi anggota tetap, kemungkinan besar Indonesia harus membayar hingga Rp16,9 triliun.

Besaran pembayaran itu terungkap dari teks piagam Dewan Perdamaian yang diperoleh beberapa media pekan lalu.

“Setiap Negara Anggota akan menjabat selama tidak lebih dari tiga tahun sejak berlakunya Piagam ini, dan dapat diperpanjang oleh Ketua,” demikian bunyi dokumen tersebut, yang dikutip Times of Israel.

“Masa keanggotaan tiga tahun tidak berlaku untuk Negara Anggota yang menyumbangkan lebih dari USD1.000.000.000 dalam bentuk dana tunai kepada Dewan Perdamaian dalam tahun pertama berlakunya Piagam ini," lanjut dokumen itu.

“Dewan ini akan menjadi satu-satunya, belum pernah ada yang seperti ini!” kata Trump dalam salinan undangan yang dibagikan oleh Presiden Argentina Javier Milei.

Apa Sebenarnya Dewan Perdamaian Bentukan Trump Ini?

Presiden Trump telah mengundang puluhan pemimpin dunia untuk bergabung dengan inisiatif Dewan Perdamaian yang dia bentuk. Badan ini diklaim bertujuan untuk menyelesaikan konflik global, tetapi para diplomat mengatakan hal itu dapat membahayakan kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sementara beberapa sekutu tradisional AS telah merespons dengan hati-hati, dan dalam beberapa kasus menolak tawaran Trump, yang lain termasuk negara-negara yang telah lama memiliki hubungan tegang dengan Washington—seperti Belarusia—telah menerimanya.

Trump pertama kali mengusulkan Dewan Perdamaian September lalu ketika dia mengumumkan rencananya untuk mengakhiri perang Gaza. Dia kemudian menjelaskan bahwa mandat dewan akan diperluas di luar Gaza untuk menangani konflik lain di seluruh dunia.

Presiden AS akan menjadi ketua perdana dewan dan akan bertugas mempromosikan perdamaian di seluruh dunia dan berupaya menyelesaikan konflik, menurut salinan draf piagam yang dilihat oleh Reuters.

Gedung Putih telah menunjuk Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, mantan perdana menteri Inggris Tony Blair, dan menantu Trump; Jared Kushner, sebagai anggota Dewan Eksekutif pendiri inisiatif tersebut.

Negara Mana Saja yang Menerima Undang Trump?

Seorang pejabat senior Gedung Putih mengatakan pada hari Rabu bahwa sekitar 35 pemimpin dunia sejauh ini telah berkomitmen untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian dari sekitar 50 undangan yang telah dikirim.

Itu termasuk sekutu Timur Tengah AS seperti Israel, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Yordania, Qatar, dan Mesir. Anggota NATO Turki dan Hongaria, yang para pemimpin nasionalisnya telah membina hubungan pribadi yang baik dengan Trump, juga telah setuju untuk ikut serta, begitu pula Maroko, Pakistan, Indonesia, Kosovo, Uzbekistan, Kazakhstan, Paraguay, dan Vietnam.

Negara lain yang telah menerima undangan tersebut termasuk Armenia dan Azerbaijan, yang mencapai kesepakatan perdamaian yang dimediasi AS pada Agustus lalu setelah bertemu Trump di Gedung Putih.

Lebih kontroversial lagi, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko, yang telah lama dijauhi oleh Barat karena catatan hak asasi manusia (HAM)-nya yang buruk dan dukungannya terhadap perang Rusia di Ukraina, telah menerima undangan Trump, yang muncul di tengah rekonsiliasi yang lebih luas antara Washington dan Minsk.

Rusia, yang juga telah melihat hubungan dinginnya dengan Washington membaik secara signifikan karena Trump mendekati Presiden Vladimir Putin sambil menuduh Kyiv menghalangi upaya untuk mengakhiri perang Ukraina, belum mengatakan apakah akan bergabung dengan Dewan Perdamaian.

Begitu pula China, yang sering berselisih dengan Trump tetapi baru-baru ini mencapai gencatan senjata perdagangan yang rumit.

Rusia dan China sama-sama anggota Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto, sehingga kemungkinan akan berhati-hati terhadap inisiatif apa pun yang dapat dianggap melemahkan kekuasaan mereka di badan dunia tersebut.

Trump, yang sering mengkritik PBB sebagai lembaga yang tidak efektif, meredakan kekhawatiran pekan ini bahwa dia mungkin ingin Dewan Perdamaian-nya menggantikan badan dunia tersebut, dengan mengatakan: "Saya percaya Anda harus membiarkan PBB terus berlanjut karena potensinya sangat besar."

Negara Mana Saja yang Tolak Gabung atau Belum Berkomitmen?

Inisiatif Dewan Perdamaian, yang muncul di tengah meningkatnya keretakan transatlantik atas Greenland, tarif, dan isu-isu lainnya, telah menarik respons hati-hati dari beberapa sekutu dekat AS yang sering merasa tidak nyaman dengan pendekatan Trump yang agresif, unilateralis, dan "America First" dalam diplomasi internasional.

Norwegia dan Swedia telah menolak undangan, sementara Menteri Ekonomi Italia Giancarlo Giorgetti mengatakan bergabung dengan dewan tersebut tampaknya bermasalah.

Harian Italia Il Corriere della Sera melaporkan bahwa bergabung dengan kelompok yang dipimpin oleh pemimpin suatu negara akan melanggar konstitusi Italia.

Prancis juga bermaksud menolak undangan tersebut, kata sebuah sumber yang dekat dengan Presiden Emmanuel Macron, yang mendorong Trump untuk mengancam akan mengenakan tarif 200% pada anggur dan sampanye Prancis kecuali Paris bergabung dengan dewan itu.

Kanada mengatakan telah setuju "pada prinsipnya" untuk bergabung tetapi detailnya masih sedang dikerjakan.

Sekutu utama AS lainnya termasuk Inggris, Jerman, dan Jepang belum mengambil sikap publik yang jelas, meskipun juru bicara pemerintah Jerman mengatakan Kanselir Friedrich Merz tidak akan menghadiri upacara penandatanganan dewan pengawas pada hari Kamis di Forum Ekonomi Dunia di Davos.

Ukraina mengatakan para diplomatnya sedang meneliti undangan tersebut, tetapi Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan sulit baginya untuk membayangkan berada di dewan mana pun bersama Rusia setelah empat tahun perang.

Paus Leo, Paus AS pertama dan kritikus beberapa kebijakan Trump, telah diundang untuk bergabung dengan dewan tersebut dan sedang mengevaluasi proposal tersebut, kata Vatikan pada hari Rabu.

Apa Kekuasaan yang Akan Dimiliki Dewan Perdamaian?

Dewan Keamanan PBB pada bulan November memberikan mandat kepada Dewan Perdamaian tetapi hanya sampai tahun 2027 dan hanya berfokus pada Gaza.

Rusia dan China abstain, mengeluh bahwa resolusi yang dirancang AS tidak memberikan peran yang jelas kepada PBB dalam masa depan Gaza.

Resolusi tersebut menyambut baik pembentukan Dewan Perdamaian sebagai pemerintahan transisi "yang akan menetapkan kerangka kerja, dan mengoordinasikan pendanaan untuk pembangunan kembali Gaza" di bawah rencana perdamaian Trump sampai Otoritas Palestina telah melakukan reformasi yang memuaskan.

Hal itu juga memberi wewenang kepada Dewan Perdamaian untuk mengerahkan Pasukan Stabilisasi Internasional sementara di Gaza. Dewan tersebut diwajibkan untuk melaporkan kemajuannya kepada Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 orang setiap enam bulan.

Di luar Gaza, masih belum jelas otoritas hukum atau alat penegakan hukum apa yang akan dimiliki Dewan Perdamaian atau bagaimana ia akan bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional lainnya.

Piagam Dewan Perdamaian menyatakan bahwa ketuanya, Trump, akan memiliki kekuasaan eksekutif yang luas, termasuk kemampuan untuk memveto keputusan dan memberhentikan anggota, dengan beberapa batasan.

Menurut piagamnya, Dewan Perdamaian akan melaksanakan "fungsi pembangunan perdamaian sesuai dengan hukum internasional".

(mas)