Ringkasan Berita:

• Pemerintah Iran menyoroti soal pembentukan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza
• Dewan perdamaian itu diyakini tidak memiliki pengaruh apapun sepanjang tanah Palestina masih diduduki dan diserang oleh Israel
• Iran tidak akan berada di pihak manapun yang mengakui keberadaan rezim zionis Israel

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Iran menyoroti pembentukan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Duta Besar (Dubes) IR Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi menyatakan, dewan perdamaian itu diyakini tidak memiliki pengaruh apapun sepanjang tanah Palestina masih diduduki dan diserang oleh Israel.

Baca juga: Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Donald Trump, DPR: Prinsip Bebas Aktif Harus Dijaga

Iran kata dia, tidak akan berada di pihak manapun yang mengakui keberadaan rezim zionis Israel.

"Tentu saja kami merupakan pihak yang tidak mengakui rezim zionis Israel, kami percaya bahwa membicarakan berkaitan dengan solusi damai apapun selama okupansi masih berlanjut merupakan hal yang tidak bisa membuahkan hasil apapun," kata Boroujerdi saat ditemui di kediaman dinasnya, di Jalan Madiun 1, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2026) malam.

Baca juga: Keputusan Netanyahu Gabung Dewan Perdamaian Gaza Dapat Picu Konflik Sekutu Sayap Kanan

Dirinya berharap yang harusnya dilakukan bukanlah membentuk dewan perdamaian, melainkan menghentikan serangan atau pengakuan Israel terhadap wilayah teritori Palestina.

"Yang pertama yang harus terjadi adalah berakhirnya okupansi terhadap teritori negara dan wilayah Palestina," ucap Boroujerdi.

Menurut dia, kondisi yang terjadi sekarang di Gaza adalah ada suatu keadaan dimana pemilik sebuah rumah diakuisisi oleh orang lain, namun ada pihak yang ingin mengajak proses damai.

Padahal kata Boroujerdi, penawaran itu tidak perlu dilakukan kepada pihak manapun, karena memang seharusnya tidak ada kondisi dimana negara melakukan akuisisi terhadap bagian negara lainnya.

"Ini ibarat ada orang lain yang menduduki sebagian dari rumah tempat tinggal Anda, kemudian mengajak Anda untuk melakukan negosiasi damai," tandas dia.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meluncurkan "Dewan Perdamaian" barunya di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).

Peluncuran ini dilakukan dengan upacara penandatanganan untuk sebuah badan dengan biaya keanggotaan $1 miliar dan daftar undangan yang kontroversial.

Sekelompok pemimpin dan pejabat senior dari 19 negara -- termasuk sekutu Trump dari Argentina dan Hongaria -- berkumpul di atas panggung bersama Trump untuk menandatangani piagam pendirian badan tersebut.

Trump yang merupakan ketua Dewan Perdamaian -- mengatakan bahwa mereka "dalam kebanyakan kasus adalah pemimpin yang sangat populer, dalam beberapa kasus tidak begitu populer. Begitulah kehidupan."

Awalnya, Dewan Perdamaian dimaksudkan untuk mengawasi perdamaian di Gaza setelah perang antara Hamas dan Israel, piagam dewan tersebut membayangkan peran yang lebih luas dalam menyelesaikan konflik internasional, memicu kekhawatiran bahwa Trump ingin badan tersebut menyaingi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Baca juga: Prabowo Dipuji Trump Orang Pemberani sebelum Tandatangani Piagam Dewan Perdamaian Gaza

Namun, Trump mengatakan organisasi tersebut akan bekerja "bersama" dengan PBB.

Dewan Perdamaian Gaza dibentuk pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss, sebagai inisiatif internasional yang dipimpin Presiden AS Donald Trump.

Indonesia, melalui Presiden Prabowo Subianto, ikut menandatangani piagam pembentukan dewan ini bersama sejumlah negara lain.

Latar Belakang

• Inisiatif Donald Trump: Dewan ini merupakan gagasan Presiden AS Donald Trump, diumumkan di sela World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos.
• Tujuan utama: Mendorong perdamaian antara Israel–Palestina, mempercepat rekonstruksi Gaza pascakonflik, dan menjadi wadah diplomasi multilateral.
• Momentum gencatan senjata: Pembentukan dewan ini bertepatan dengan adanya gencatan senjata antara Israel dan Hamas pada Oktober 2025, yang membuka peluang rekonstruksi Gaza.