Jakarta, VIVA – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menyasar kelompok anak paling rentan, termasuk anak-anak dari pernikahan dini, pernikahan siri, serta anak putus sekolah yang selama ini belum terdata dalam sistem administrasi negara.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengatakan masih banyak penerima manfaat MBG yang luput dari pendataan resmi karena tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).



Suasana dapur MBG di Brebes saat akan menyiapkan untuk disalurkan ke sekolah

Photo :

• tvOne

“Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa banyak anak-anak balita termasuk ibu hamil dan menyusui yang belum terdaftar dalam sistem kenegaraan, seperti misalnya anak-anak dari pernikahan dini, pernikahan siri itu tidak punya NIK,” kata Dadan dalam RDP bersama Komisi IX DPR RI, Selasa, 20 Januari 2026.

Menurut Dadan, kondisi tersebut membuat BGN tidak bisa hanya mengandalkan basis data nasional dalam menyalurkan program MBG.

Pendataan ulang harus dilakukan secara manual hingga ke tingkat paling bawah.

“Sehingga, kita harus data ulang ke setiap RT-RT untuk memastikan bahwa mereka akan mendapatkan makan bergizi, termasuk juga anak putus sekolah di usia antara 0 sampai 18 tahun,” ujarnya.

BGN juga menyoroti keberadaan anak-anak putus sekolah yang tidak seluruhnya terakomodasi dalam sistem pendidikan formal. Meski demikian, mereka tetap menjadi sasaran utama program MBG.

“Jadi kalaupun mereka nanti putus sekolah, sebagian mungkin akan masuk ke dalam sekolah rakyat, sebagian yang belum masuk ke sekolah rakyat kita akan kumpulkan di satu tempat untuk mendapatkan program makan bergizi,” jelas Dadan.

Dalam konteks perluasan sasaran penerima manfaat, BGN juga melakukan penataan ulang mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini diiringi dengan kebijakan penutupan portal mitra secara permanen.

“Kami perlu sampaikan bahwa SPPG yang sudah operasional mencakup 21.102 SPPG dan ada potensi penambahan data terverifikasi yang masih tercatat 14.145, sehingga total seluruh mitra yang terdaftar di dalam portal mitra itu ada 35.247,” kata Dadan.

Jumlah tersebut, lanjut Dadan, melebihi target nasional pembentukan SPPG.

“Padahal target pembentukan SPPG kita hanya 28.000 SPPG untuk aglomerasi,” tegasnya.

Untuk memastikan program tepat sasaran, BGN melakukan serangkaian langkah korektif, mulai dari verifikasi lapangan hingga pembersihan data.

“Langkah BGN di antaranya kita melakukan pengecekan detail ulang di lapangan apakah SPPG atau calon mitra yang terdaftar itu betul melakukan kegiatan atau tidak,” ujarnya.

Selain itu, BGN juga menghapus data mitra yang tidak aktif.



Partisipasi aktif BRI dalam mendukung pelaksanaan Program MBG

Photo :

• BRI

“Kemudian yang kedua kita melakukan roll back data usulan yang tidak valid dan atau tidak aktif lebih dari 60 hari,” kata Dadan.

Langkah-langkah tersebut, menurut Dadan, dilakukan agar Program MBG benar-benar menjangkau kelompok yang paling membutuhkan, terutama anak-anak dari pernikahan dini dan anak putus sekolah yang selama ini kerap terpinggirkan dari layanan negara.

tvOnenews.com/Rika Pangesti