SOLO, KOMPAS.com - Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan, sebenarnya pemerintah sudah mengundang kubu Pakubuwono (PB) XIV Purboyo terkait pengembangan Keraton Surakarta.

Pernyataan itu disampaikan Fadli Zon menjawab pernyataan Pangageng Sasana Wilapa Keraton Surakarta, GKR Panembahan Timoer yang menginginkan adanya komunikasi dalam pengembangan Keraton Surakarta.

Menurut Fadli Zon, pemerintah sudah mengundang mereka tetapi selalu tidak hadir dalam pertemuan.

"Selalu kita undang. Tapi waktu diundang tidak datang gitu. Tapi sebenarnya kita ingin kooperatif yang kita harapkan," kata Fadli Zon di Keraton Surakarta, Minggu (18/1/2026).

Baca juga: Tedjowulan Ditunjuk Jadi Pelaksana Pengembangan Keraton Surakarta, Kubu PB Purboyo Keberatan

Fadli Zon menegaskan selalu mengundang pihak PB XIV Purboyo dalam pertemuan terkait Keraton Surakarta di Kementerian Kebudayaan.

"Tadi sudah. Selalu diundang kok ya ini Pak Dirjen yang mengundang. Kalau pemerintah namanya sesuai dengan KTP. Kita kan Negara Republik Indonesia, sesuai KTP-lah ya," ujar dia.

Baca juga: Dana Hibah Keraton Surakarta di Tengah Dua Raja, Wali Kota: Uang Rakyat Ada Mekanismenya

Terkait penunjukan Panembahan Agung Tedjowulan sebagai Pelaksana Pelindungan, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional, Fadli Zon menyebut agar ada yang bertanggung jawab dalam pengembangan Keraton Surakarta.

"Sekarang negara mau membantu dari APBD kota, dari APBD provinsi, dari APBN itu kepada siapa yang bertanggung jawab, tidak bisa kepada individual. Jadi harus ada yang ditunjuk bertanggung jawab," ungkap Fadli Zon.

Lebih lanjut, Fadli Zon mengungkapkan siap memfasilitasi pihak-pihak di Keraton Surakarta terkait pengembangan keraton. Namun, pemerintah tidak ikut campur terkait permasalahan di internal keraton.

"Kita akan bantu fasilitasi kalau ada pertemuan-pertemuan jika diperlukan. Tapi kalau yang terkait dengan internal itu biar dimusyawarahkan dulu di keluarga," kata dia.

Merasa tidak dihargai sebagai tuan rumah

Sebelumnya, Pangageng Sasana Wilapa Keraton Surakarta, GKR Panembahan Timoer, mengatakan alasan dirinya menyela saat prosesi penyerahan SK Menteri Kebudayaan terkait penunjukan Panembahan Agung Tedjowulan sebagai pelaksana dalam pengembangan Keraton Surakarta.

GKR Panembahan Timoer merasa sebagai keluarga besar PB XIII tidak dihargai dalam acara tersebut. Sebagai tuan rumah, mereka tidak diberi tahu terkait acara tersebut.

"Kenapa saya ketika itu menyela karena sejujurnya kami keluarga besar PB XIII dan ini juga ada putra-putri PB XII sebetulnya kami ini seperti tidak diorangkan. Tidak diundang dan tidak diorangkan. Karena keraton ini ada tuan rumahnya. Kami sebagai tuan rumah tidak diberikan atau tidak diberitahu untuk acara tersebut," katanya.

Dia juga menyampaikan telah melayangkan surat keberatan yang ditembuskan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait SK Menteri Kebudayaan tersebut.

"Kami juga sudah melayangkan surat keberatan kami kepada Kementerian Kebudayaan dan beberapa tembusannya pun ke Presiden RI untuk keberatan kami diadakannya acara tersebut karena kami melihat ketidakadilan proses yang diputuskan oleh Menteri Kebudayaan ini," ungkap dia.