Ringkasan Berita:

• Menlu RI Sugiono buka suara setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Board of Peace (BoP) Charter di Davos, Swiss pada Kamis, 22 Januari 2026.
• Sugiono menyebut, BoP adalah badan yang mengawasi pemerintahan transisi di Palestina yang terdiri dari unsur-unsur teknokrat yang akan melakukan fungsi-fungsi administrasi di Gaza, Palestina.
• Menurutnya, partisipasi Indonesia di Board of Peace merupakan langkah strategis dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono buka suara setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Board of Peace (BoP) Charter di Davos, Swiss pada Kamis, 22 Januari 2026.

Sugiono menyebut, BoP atau Dewan Perdamaian adalah badan yang mengawasi pemerintahan transisi di Palestina yang terdiri dari unsur-unsur teknokrat yang akan melakukan fungsi-fungsi administrasi di Gaza, Palestina.

Menurutnya, partisipasi Indonesia di Board of Peace merupakan langkah strategis dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

"Dan partisipasi Indonesia, seperti kita ketahui bersama di Board of Peace ini merupakan wujud dari langkah strategis, konstruktif dan juga konkret dalam rangka mendukung kemerdekaan Palestina dan juga dalam waktu yang dekat ini menyelesaikan konflik yang terjadi di Gaza," ujar Sugiono dalam tayangan YouTube MoFA Indonesia, Jumat (23/1/2026).

Setelah Board of Peace dibentuk, diharapkan bahwa dalam waktu satu minggu perbatasan di Rafah akan segera dibuka untuk jalur bantuan kemanusiaan.

"Dan juga akan dibentuk semacam international stabilization force, tapi ini juga merupakan satu bagian dari proses yang dilakukan dalam rangka mencapai perdamaian di Gaza," jelasnya.

Sugiono menegaskan bahwa bagi Indonesia, two-state solution atau solusi dua negara harus terwujud untuk bangsa Palestina.

Kemerdekaan Palestina serta pengakuan kedaulatan terhadapnya adalah hal yang selama ini terus diperjuangkan pemerintah Indonesia.

"Dan Board of Peace ini merupakan satu alternatif yang konkret yang saat ini bisa kita harapkan untuk untuk mencapai keinginan tersebut dan kehadiran kita di dalamnya tentu saja merupakan suatu bentuk pengakuan dunia internasional terhadap diplomasi Indonesia."

"Kemudian terhadap posisi Indonesia serta pandangan-pandangan Indonesia terhadap perdamaian dunia pada umumnya dan perdamaian di kawasan tersebut pada khususnya," ungkap Sugiono.

Fokus terhadap pembentukan Board of Peace ini, sambungnya, ialah bagaimana agar tercapai kemerdekaan dan perdamaian di Palestina.

Baca juga: Tandatangani Board of Peace, Prabowo: Penderitaan Rakyat Gaza Sudah Sangat Berkurang

"Concern (perhatian) kita semua adalah bahwa piagam serta pembentukan Board of Peace ini adalah sesuatu yang fokus utamanya bagi kita merupakan bagaimana mencapai kemerdekaan dan perdamaian di Palestina," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, penandatanganan piagam ini menandai dimulainya operasional Board of Peace sebagai badan internasional baru yang dibentuk untuk mengawal proses transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pascakonflik. 

Presiden Prabowo menyebut bahwa ini merupakan kesempatan bersejarah dan peluang untuk menciptakan perdamaian di Gaza.

Menurut Kepala Negara, penderitaan yang dialami warga di Gaza sudah berkurang.

"Saya kira ini kesempatan bersejarah. Ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Yang jelas penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang. Sangat berkurang ya. Sangat berkurang." 

"Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu deras, begitu besar masuk. Sudah masuk. Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta," ucap Prabowo, dilansir tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (22/1/2026).

Sebagai informasi, sekitar 35 negara telah mendaftar untuk bergabung dengan dewan tersebut, termasuk Indonesia serta sejumlah negara di Timur Tengah seperti Israel, Turki, Mesir, Arab Saudi, dan Qatar.

Namun, sekutu tradisional AS, yakni negara-negara Eropa dan Kanada, enggan berkomitmen terhadap inisiatif tersebut maupun biaya keanggotaannya.

Jika Indonesia ingin mengamankan kursi tetap di dewan yang diperkirakan akan diketuai Donald Trump seumur hidup itu, Indonesia harus menyumbang setidaknya 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp16,8 triliun, menurut draf piagamnya.

Jika tidak membayar, status keanggotaan hanya berlaku selama tiga tahun.

Saat ini belum diketahui apakah ada yang setuju untuk menyumbangkan $1 miliar untuk keanggotaan tetap.

Dewan Perdamaian Bentukan Trump

Dewan Perdamaian atau The Board of Peace digagas oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada pertengahan Januari 2026. 

Pemerintah AS melalui Gedung Putih secara resmi mengumumkan pembentukan Board of Peace.

Dewan ini adalah sebuah lembaga internasional baru yang dirancang untuk mengawasi rekonstruksi dan pemerintahan transisi di Jalur Gaza pascaperang Hamas-Israel.

Dalam pernyataannya, Trump meyakini bahwa lembaga yang dibuatnya akan sangat luar biasa. 

Bahkan Trump menyindir Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Trump sesumbar bahwa PBB ke depan bisa berbuat lebih baik sehingga dunia tidak membutuhkan Dewan Perdamaian.

“Kami baru saja membentuk Dewan Perdamaian, yang menurut saya akan luar biasa,”

“Saya berharap Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat berbuat lebih banyak, saya berharap kita tidak membutuhkan Dewan Perdamaian,” cetus Trump.

Trump kemudian menyinggung perihal berbagai upayanya yang sudah menyelesaikan sejumlah perang.

Sementara kata Trump, PBB tidak terlibat sama sekali dalam menghentikan perang. 

“Anda tahu, dengan semua perang yang saya selesaikan, Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak pernah membantu saya dalam satu perang pun," ucap Trump.

(Tribunnews.com/Deni)