NEW DELHI - Presidensi BRICS India yang resmi dimulai pada 1 Januari 2026 menjadi momentum krusial bagi New Delhi dalam mengarahkan blok ini menuju kemandirian ekonomi global. Langkah strategis ini diambil sebagai respons langsung untuk mengurangi ketergantungan terhadap Amerika Serikat, di tengah bayang-bayang kebijakan "America First" yang kembali menguat. Di bawah kepemimpinan India, BRICS kini memfokuskan agenda pada penguatan kerja sama internal guna menghadapi ancaman tarif hingga 100 persen yang dilontarkan pemerintahan Donald Trump terhadap negara-negara anggota.

Ketegangan meningkat setelah administrasi Trump mengidentifikasi BRICS sebagai "serangan terhadap dolar AS," sebuah pernyataan yang menandai tingkat permusuhan baru terhadap blok tersebut. Menanggapi situasi ini, negara-negara anggota mulai mengeksplorasi respons terkoordinasi, termasuk optimalisasi perdagangan menggunakan mata uang lokal dan konfigurasi ulang rantai pasok global. Upaya penurunan hambatan perdagangan internal menjadi prioritas utama untuk menciptakan perisai ekonomi bagi negara-negara anggota dari kebijakan proteksionis Washington yang kian agresif.

Dr. Raj Kumar Sharma, Senior Fellow di NatStrat, menilai posisi India tetap berada pada jalur diplomasi konstruktif namun tegas dalam menuntut perubahan sistemik. "India akan terus berupaya mereformasi lembaga tata kelola global daripada menolaknya, sebagaimana kasus kepemimpinan AS saat ini," ujar dia dikutip dari Watcher Guru, Rabu (21/1/2026).

Baca Juga: Macron Ingin G7 Bangun Jembatan dengan BRICS

Dia menekankan pentingnya reformasi inklusif dalam struktur ekonomi dunia yang selama ini didominasi Barat. Pendekatan India dalam presidensi kali ini mengusung tema "Membangun Ketahanan dan Inovasi untuk Kerja Sama dan Keberlanjutan."

Visi ini merupakan kelanjutan dari kepemimpinan sukses India di G20 pada 2023, yang secara konsisten menyuarakan kepentingan Global Selatan. Fokus utamanya kini mencakup keadilan iklim, keringanan utang, dan transisi energi yang adil, yang lebih mengedepankan aksi pembangunan nyata dibandingkan sekadar penetapan target emisi yang sering kali memberatkan negara berkembang.

Kontradiksi agenda internasional semakin terlihat jelas seiring dengan Presidensi G20 Amerika Serikat pada 2026 yang cenderung meminggirkan isu-isu keberlanjutan dan ketidaksetaraan. Di saat Washington semakin tertutup dengan kebijakan tarif sebagai instrumen diplomatik, BRICS justru memperkuat struktur alternatif yang bertujuan mengurangi kerentanan terhadap kebijakan unilateral. Benturan antara paradigma pembangunan India dan proteksionisme Amerika Serikat ini diprediksi akan membentuk lanskap ekonomi global sepanjang tahun 2026.

Baca Juga: 20 Tahun BRICS Terbentuk, India Bakal Memperkuat Pengaruhnya

Sejak perluasan keanggotaan pada 2023 yang mencakup Iran, Mesir, Ethiopia, Uni Emirat Arab, hingga Indonesia, BRICS kini bertransformasi menjadi kekuatan kolektif yang lebih besar. Meskipun perluasan ini sempat memicu keraguan terkait kesatuan esensinya, tekanan eksternal dari kebijakan America First Policy Institute, yang mengeklaim 91 persen kebijakan federal AS telah berjalan justru mempercepat konsolidasi di internal BRICS untuk mencari jalur perdagangan yang lebih mandiri dan setara.

Tugas berat kini menanti India untuk membuktikan bahwa kepemimpinannya mampu membangun konsensus di tengah dinamika kekuatan besar dunia. Keberhasilan presidensi ini akan diukur dari sejauh mana New Delhi dapat mengembangkan paradigma perdagangan yang membuat negara-negara Global Selatan tidak lagi rentan terhadap tekanan ekonomi satu pihak. Bulan-bulan mendatang akan menjadi ujian krusial bagi diplomasi India dalam menyeimbangkan kemitraan strategisnya sambil tetap teguh mengawal agenda kesejahteraan kolektif BRICS.

(nng)