Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyisir keberadaan tunawisma pada masa libur panjang Isra Mi'raj 2026 dalam operasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Jalanan yang diperkirakan jumlahnya banyak.

Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Yorisa Sativa mengatakan, penjangkauan dimulai Jumat 16 Januari 2026 sejak pukul 03.00-06.00 WIB dengan melibatkan lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

"Masing-masing regu terdiri dari Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, DLH, camat setempat, relawan, pekerja sosial, Linmas, serta Komisi Perlindungan Anak sebagai antisipasi jika ditemukan anak," ujar Yorisa dalam keterangannya, Sabtu (17/1/2026).

Operasi tersebut dibagi menjadi dua regu yang bergerak serentak dari dua titik awal berbeda, berhasil menjangkau sebanyak 77 tunawisma di sejumlah titik strategis Kota Bandung.

Dari total 77 orang yang dijangkau, mayoritas merupakan laki-laki dengan persentase mencapai 84 persen atau sebanyak 65 orang, sedangkan perempuan berjumlah 12 orang. Berdasarkan kategorinya, kelompok pemulung menjadi yang terbanyak dengan 36 orang, disusul gelandangan sebanyak 31 orang, pengemis 4 orang, lansia terlantar 3 orang, serta anak terlantar 3 orang.

"Sebagian besar PPKS berasal dari Kota Bandung dan Kabupaten Bandung, masing-masing sebanyak 20 orang. Namun, terdapat pula pendatang dari berbagai daerah lain seperti Cianjur, Garut, Kabupaten Bandung Barat, Klaten, Magetan, Lampung, Jakarta Selatan, hingga Medan dan Surabaya. Pendataan dilakukan berdasarkan KTP maupun hasil anamnesis bagi yang tidak memiliki identitas," jelas Yorisa.

Yorisa mengatakan seluruh PPKS yang terjaring saat ini ditampung sementara di Kantor Dinas Sosial Kota Bandung untuk menjalani bimbingan mental dan asesmen.

Dari hasil skrining tersebut, untuk menentukan rujukan ke Dinas Sosial Provinsi, dipulangkan ke daerah asal, atau ditempatkan di rumah singgah milik kabupaten dan kota lain.

"Kalau ditampung semua di rumah singgah Kota Bandung tentu tidak akan muat. Karena itu kami perlu berbagi penanganan dengan kabupaten dan kota lain dan berkoordinasi agar yang bersangkutan bisa dipertanggungjawabkan kembali kepada keluarganya," kata Yorisa.

Regu pertama menyusuri kawasan Simpang Lima hingga Masjid Agung Bandung. Sedangkan regu kedua bergerak dari Jalan Muhammad Toha melalui jalur-jalur yang telah ditentukan.

Lokasi penjangkauan terbanyak berada di kawasan Simpang Lima hingga Masjid Agung Bandung, dengan jumlah mencapai 39 orang hanya dari satu regu.

"Titik lain yang cukup banyak ditemukan tunawisma antara lain Jalan Mohammad Toha, Jalan Pungkur, serta kawasan Alun-alun dan Asia Afrika," ungkap Yorisa.

Yorisa mengungkapkan, jumlah tunawisma yang dijangkau berpotensi lebih banyak karena adanya komunikasi antarkelompok PPKS serta sebagian yang melarikan diri saat melihat kedatangan petugas.

Meski demikian, Dinas Sosial memastikan penertiban akan terus dilakukan secara berkelanjutan.Selama masa libur panjang ini, Dinas Sosial bersama tim kewilayahan kecamatan akan melakukan monitoring rutin hingga dua kali sehari.

"Ini bagian dari upaya edukatif dan preventif. Mudah-mudahan selama long weekend, kawasan strategis seperti alun-alun dan Asia Afrika sudah tidak terlihat lagi PPKS di jalanan," sebut Yorisa.

Sebelumnya, Yorisa menyebutkan secara umum kelompok tunawisma terbagi ke dalam tiga kategori utama, yakni gelandangan, pengemis, dan pemulung. Berdasarkan data Dinas Sosial, terjadi peningkatan jumlah pada ketiga kategori tersebut.

Pada periode 2025, jumlah gelandangan tercatat sebanyak 156 jiwa, meningkat dari 113 jiwa pada 2024. Dari jumlah tersebut, sebanyak 129 jiwa telah dijangkau melalui Unit Social Response (USR), sementara 27 jiwa belum terjangkau.

"Jumlah pengemis mencapai 223 jiwa, naik dari 188 jiwa pada tahun sebelumnya, dengan 184 jiwa telah mendapatkan penanganan. Adapun pemulung tercatat 57 jiwa, meningkat dari 41 jiwa pada 2024," beber Yorisa.

Yorisa menjelaskan, asal daerah para tunawisma cukup beragam. Untuk gelandangan, mayoritas berasal dari luar Kota Bandung, yakni 125 jiwa, sementara 31 jiwa merupakan warga Kota Bandung. Daerah asal terbanyak berasal dari Kabupaten Bandung, Garut, dan Bandung Barat.

Hal serupa juga terjadi pada pengemis dan pemulung, yang sebagian besar berasal dari luar kota, bahkan tercatat 10 orang tunawisma berasal dari luar Pulau Jawa pada 2025.

"Sebaran mereka ada di sekitar 16 hingga hampir 20 titik rawan, terutama di kawasan strategis dan pusat aktivitas kota," ujar Yorisa di Kantor Dinas Sosial Kota Bandung, Kamis, 15 Januari 2026 lalu.

Beberapa titik yang kerap menjadi lokasi mangkal tunawisma antara lain Jalan Ir. H. Juanda, Jalan Merdeka, Taman Vanda, Jalan Riau–Lombok, Jalan Naripan–Tamblong, Taman Saparua, Taman Lalu Lintas, Simpang Lima–Asia Afrika, hingga kawasan Braga dan Cihampelas.

Keberadaan tunawisma tersebut, lanjut Yorisa, menimbulkan berbagai persoalan sosial. Mulai dari masalah kesehatan seperti risiko penyakit menular, gangguan ketertiban dan keamanan, hingga menurunnya keindahan kota.

"Praktik mengemis secara memaksa di sejumlah titik juga kerap dikeluhkan masyarakat," jelas Yorisa.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkot Bandung terus melakukan penanganan secara kolaboratif. Dinsos bekerja sama dengan Satpol PP, Damkar, DLH, DPKP, DP3A, serta unsur kewilayahan dalam melakukan penjangkauan dan penertiban secara rutin.

Dalam waktu dekat, Pemkot Bandung akan melaksanakan aksi penertiban gabungan dalam rangka beautifikasi kota, yang dijadwalkan berlangsung mulai Jumat dini hari hingga Minggu, serta dilanjutkan patroli siang dan sore. Penertiban ini menyasar gelandangan, pengemis, hingga manusia gerobak yang kerap beraktivitas di ruang publik.

"Penanganan tidak berhenti pada penertiban saja. Setelah dijangkau, mereka akan dibawa ke rumah singgah untuk menjalani rehabilitasi sosial dan bimbingan mental-spiritual (bimtalsik) selama tujuh hari," jelas Yorisa.

Selama proses tersebut, Dinas Sosial akan melakukan asesmen lanjutan untuk menentukan langkah berikutnya, mulai dari reunifikasi dengan keluarga, pemulangan ke daerah asal, hingga rujukan ke lembaga sosial sesuai kebutuhan. Khusus bagi tunawisma dari luar Kota Bandung, koordinasi akan dilakukan dengan Dinas Sosial kabupaten dan kota maupun provinsi.

Yorisa mengakui, sebagian tunawisma kerap kembali ke jalan meski telah dibina. Hal ini disebabkan faktor ekonomi. Mereka menganggap aktivitas di jalan memberikan penghasilan instan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar tidak memberikan uang atau barang kepada tunawisma di jalan.

"Kami akan menggencarkan sosialisasi dan imbauan, termasuk melalui Diskominfo, ATCS, serta Satpol PP, agar masyarakat tidak memberi di jalan. Memberi di jalan justru tidak mendidik dan memperpanjang masalah," ujar Yorisa.

Yorisa menyebut, upaya beautifikasi ini juga bertujuan mendukung sektor pariwisata Kota Bandung. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan pada momen libur panjang, pemerintah ingin memastikan Bandung tetap aman, nyaman, dan memberikan kesan positif bagi para tamu.

"Kota Bandung harus tetap bersih, tertib, dan berkesan. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama," tukas Yorisa.