LUKSEMBURG - Luksemburg telah menerbitkan obligasi perang pertamanya. Itu artinya Luksemburg menjadi negara Uni Eropa pertama yang menerbitkan surat utang semacam itu sejak Perang Dunia Kedua.

Penerbitan obligasi tersebut diumumkan pada hari Kamis (15/1/2026) oleh Menteri Keuangan Gilles Roth, yang mengatakan inisiatif ini dirancang untuk “membuat tabungan warga lebih tersedia untuk pembangunan ekonomi.”

Menurut menteri, terdapat sekitar 33,4 miliar euro (USD38,7 miliar) yang terkumpul di rekening pribadi di Luksemburg, dan pemerintah berharap dapat memanfaatkan dana tersebut.

“Kami adalah negara Eropa pertama sejak Perang Dunia Kedua yang memperkenalkan obligasi pertahanan. Tidak ada negara yang menerbitkan instrumen semacam ini selama 80 tahun,” ungkap Roth dalam konferensi pers.

Penerbitan obligasi ini dibatasi hingga 150 juta euro, dan dimungkinkan untuk berlangganan obligasi yang terdaftar di Bursa Efek Luksemburg ini antara tanggal 15 Januari dan 30 Januari.

Jumlah langganan minimum adalah 1.000 euro, dan maksimum adalah 150.000 euro per orang, per bank.

“Jika obligasi terjual habis sebelum batas waktu, penerbitan akan berakhir sebelum waktunya,” kata Roth, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk menjalankan skema serupa di masa mendatang.

Obligasi perang ini akan berlaku selama tiga tahun sejak tanggal penerbitan, yang ditetapkan pada tanggal 5 Februari, dan menawarkan suku bunga tetap sebesar 2,25%.

Menteri keuangan memuji obligasi ini sebagai penawaran yang sangat menguntungkan, dengan menunjukkan penduduk negara tersebut akan dibebaskan dari pajak atas keuntungan yang dihasilkan dari obligasi tersebut. “Oleh karena itu, imbal hasil efektifnya kira-kira setara dengan produk tabungan berbunga sebesar 2,81%,” kata Roth.

Langkah ini diambil karena negara tersebut berupaya mengumpulkan tambahan 1,8 miliar euro selama lima tahun ke depan dibandingkan dengan anggaran tahun 2024 untuk memenuhi target pengeluaran NATO-nya.

Negara anggota terkecil dari blok yang dipimpin AS ini saat ini menghabiskan sekitar 1,2 miliar euro setiap tahun untuk pertahanannya.

Masih belum jelas untuk apa sebenarnya dana yang terkumpul dari skema obligasi tersebut akan digunakan, dengan rincian pastinya masih perlu diselesaikan oleh komite obligasi pertahanan.

Badan tersebut diharapkan untuk menyiapkan dan menerbitkan laporan tahunan mengenai masalah ini demi "transparansi," menurut pemerintah negara tersebut.

Baca juga: Trump Tunjuk Tony Blair dan Jared Kushner ke Dewan Perdamaian Gaza

(sya)