TAMIANG, Radarjakarta.id – Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan mengejutkan saat meninjau dampak banjir dan longsor di Sumatera, khususnya Aceh. Di tengah upaya pemulihan pascabencana, Prabowo mengungkap fakta tak terduga: lumpur sisa bencana justru dilirik pihak swasta dan berpotensi menjadi sumber nilai ekonomi baru bagi daerah terdampak.

Informasi tersebut diterima langsung dari laporan para kepala daerah. Lumpur yang selama ini dianggap limbah bencana, berasal dari pembersihan permukiman hingga pengerukan sungai yang dangkal, ternyata memiliki nilai guna dan diminati untuk berbagai keperluan, mulai dari sungai hingga lahan pertanian.

Prabowo pun memberi lampu hijau kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan peluang ini. Ia menegaskan, selama mendukung pemulihan wilayah dan tidak menghambat normalisasi sungai, material lumpur tersebut boleh dimanfaatkan bahkan dijual.

“Kalau ada swasta mau beli, silakan. Ini bagus sekali dan bisa langsung dinikmati daerah,” ujar Prabowo saat berada di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).

Menurut Presiden, langkah ini dapat menghadirkan manfaat ganda. Di satu sisi, normalisasi sungai bisa dipercepat sehingga risiko banjir berulang dapat ditekan. Di sisi lain, daerah memiliki peluang mendapatkan pemasukan tambahan dari material yang sebelumnya hanya dianggap beban bencana. Prabowo bahkan menyebut peluang ini bisa menjadi suntikan semangat bagi kepala daerah dalam percepatan pemulihan.

Pernyataan itu disampaikan bersamaan dengan persetujuan Presiden terhadap rencana normalisasi sungai pascabencana yang akan dilakukan dari muara melalui jalur laut. Strategi ini dinilai lebih efektif dan cepat, terutama untuk wilayah yang mengalami pendangkalan parah akibat banjir dan longsor.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menegaskan komitmennya untuk mengerahkan seluruh kekuatan pemerintah pusat, daerah, hingga pemangku kepentingan terkait.

“Semua upaya harus kita kerahkan. Jangan setengah-setengah,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengusulkan normalisasi sungai-sungai di Aceh dilakukan secara besar-besaran melalui jalur laut. Menurutnya, kerusakan sungai terjadi masif dan membutuhkan pendekatan jangka panjang, termasuk pendalaman sungai dan distribusi alat berat langsung dari laut ke muara.

Sjafrie menjelaskan, metode ini memungkinkan dua pekerjaan dilakukan sekaligus: pengerukan sungai dan pembersihan material kayu serta sedimen, tanpa terkendala jalur darat.

Rencana tersebut telah dibahas bersama TNI dan tidak hanya difokuskan di Sungai Tamiang, tetapi juga wilayah lain seperti Bireuen dan daerah rawan banjir lainnya.

Dengan strategi besar ini, pemerintah berharap pemulihan Aceh pascabencana tak hanya soal perbaikan lingkungan, tetapi juga mampu mengubah sisa bencana menjadi peluang nyata bagi kebangkitan ekonomi daerah.|Syarifah*