KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres membela keberadaan Dewan Keamanan PBB sebagai benteng terakhir dalam menjaga perdamaian dan keamanan global di tengah dunia yang kian menjauh dari supremasi hukum.

Dalam pernyataannya di hadapan Dewan Keamanan PBB, Senin (26/1/2026) waktu setempat, Guterres menegaskan, Dewan Keamanan merupakan satu-satunya badan internasional yang memiliki kewenangan hukum untuk mengambil keputusan yang mengikat terkait perdamaian dan keamanan dunia.

“Di berbagai belahan dunia, supremasi hukum sedang digantikan oleh hukum rimba,” ujar Guterres.

Baca juga: Menhan Tunggu Arahan Kemlu soal Iuran Wajib Dewan Perdamaian Buatan Trump

Ia menyoroti semakin maraknya pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional serta pengabaian terhadap Piagam PBB.

Menurut Guterres, Piagam PBB dan dokumen-dokumen turunannya dengan tegas melarang ancaman maupun penggunaan kekuatan bersenjata, serta mengikat seluruh negara, baik besar maupun kecil, pada aturan yang sama.

“Tidak ada pengecualian,” katanya, sebagaimana dilansir Kantor berita AFP.

Di tengah munculnya Dewan Perdamaian buatan Trump

Guterres menekankan, di tengah banyaknya inisiatif global yang bermunculan, Dewan Keamanan PBB tetap menjadi satu-satunya lembaga yang secara resmi diberi mandat oleh Piagam PBB untuk bertindak atas nama seluruh negara anggota dalam urusan perdamaian dan keamanan internasional.

Ia juga menegaskan, tidak ada badan lain, termasuk koalisi ad hoc, yang secara sah dapat mewajibkan negara-negara anggota mematuhi keputusannya atau memberikan legitimasi hukum internasional atas penggunaan kekuatan bersenjata.

Baca juga: Indonesia Gabung “Dewan Perdamaian” Trump, Komisi I: Tidak untuk Ikut Tempur

Pernyataan tersebut disampaikan Guterres tanpa secara langsung menyinggung “Board of Peace” atau Dewan Perdamaian yang diluncurkan dan dipimpin Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Telah beredar luas narasi bahwa badan tersebut dibentuk sebagai upaya untuk menyaingi peran PBB dalam menjaga perdamaian global.

Berbeda dengan PBB di mana seluruh negara anggota memiliki suara dan lima negara besar memegang hak veto, “Board of Peace” dipimpin langsung oleh Trump.

Presiden AS itu sebelumnya menyatakan PBB belum mampu mewujudkan potensi maksimalnya.

Peluncuran badan tersebut dilakukan pekan lalu di Davos, Swiss, dengan dihadiri sejumlah pemimpin dunia, termasuk dari Indonesia.

Baca juga: Mayoritas Negara Anggota Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump Justru Dibatasi Masuk AS

Namun, sejumlah sekutu utama Barat dilaporkan masih bersikap skeptis terhadap efektivitas dan legitimasi inisiatif tersebut.

Guterres menegaskan, dunia perlu “kembali ke jalur yang benar” dalam menegakkan hukum internasional.

Ia juga menekankan bahwa negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB memikul tanggung jawab khusus untuk memberi teladan dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global.

“Anggota Dewan Keamanan harus memimpin dengan memberi contoh,” kata Guterres.