JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengatakan Dewan Perdamaian untuk Gaza (Board of Peace) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump harus melibatkan masyarakat lokal, yakni warga Palestina dan Israel.

Menurut JK, niat perdamaian harus dimulai dari pemahaman terhadap akar masalah di masyarakat, sedangkan selama ini masih terdapat kekurangan dalam proses perdamaian, khususnya minimnya keterlibatan warga setempat.

"Kalau ingin memperbaiki kampung orang, tentu orang kampung itu sendiri harus terlibat. Jangan sampai yang berdamai justru tidak melibatkan masyarakat yang terdampak langsung," kata JK, Minggu (25/1/2026), dikutip dari Antara.

JK menyebutkan, perdamaian tidak cukup hanya diinisiasi oleh negara-negara besar.

Ia menekankan, masyarakat lokal, sebagai pihak yang mengalami langsung konflik, harus diberi ruang untuk berpartisipasi aktif dalam proses rekonsiliasi dan pembangunan kembali.

Selain itu, JK juga menyinggung gagasan perdamaian yang digagas oleh Trump.

Dalam konteks tersebut, ia menyebut Indonesia perlu mendorong agar inisiatif tersebut tidak bersifat elitis.

"Indonesia perlu mendorong keterlibatan masyarakat setempat. Jangan hanya negara-negara besar yang menentukan, tetapi juga warga di wilayah konflik harus dilibatkan dalam membangun dan mendamaikan negaranya sendiri," kata JK.

Baca juga: Anggota Dewan Perdamaian Gaza Wajib Bayar Rp 16,7 Triliun, untuk Apa?

JK menegaskan bahwa tanpa keterlibatan masyarakat lokal, proses perdamaian akan sulit berjalan efektif dan berkelanjutan.

Dewan Perdamaian untuk Gaza yang digagas Trump diluncurkan pada Kamis (22/1/2026) lalu pada sela acara World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss.

Presiden RI Prabowo Subianto ikut menandatangani piagam tersebut, menandakan keikutsertaan Indonesia dalam badan internasional itu.

Baca juga: Peta Kubu Dewan Perdamaian Bentukan Trump: 22 Negara Bergabung, 5 Menolak

Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan, tujuan utama Indonesia bergabung ke Dewan Perdamaian adalah agar bisa ikut mengawal arah kebijakan Dewan Perdamaian tetap sejalan dengan tujuan besar, yakni kemerdekaan Palestina dan terwujudnya solusi dua negara.

Kehadiran Indonesia juga dinilai penting untuk memberi masukan, saran, serta pengaruh politik agar langkah-langkah yang diambil bersifat nyata dan berkelanjutan.

“Kehadiran Board of Peace ini adalah langkah yang konkret dan tangible setelah sekian lama, agar upaya perdamaian benar-benar mengarah pada kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara,” kata Sugiono, Sabtu (24/1/2026).