Selasa, 06 Januari 2026 - 10:36 WIB

WASHINGTON - Sebuah laporan dari The New York Times mengungkap Rusia pernah menawarkan Amerika Serikat (AS) untuk bertindak sesuka hati atas Venezuela dengan imbalan Moskow juga bebas bertindak atas Ukraina. Tawaran barter kendali atas kedua negara itu diajukan Moskow kepada Washington tujuh tahun lalu.

Laporan itu mengutip kesaksian Fiona Hill di hadapan Kongres AS pada Oktober 2019, lebih dari dua tahun sebelum Rusia menginvasi Ukraina. Hill saat itu merupakan pejabat untuk urusan Rusia dan Eropa di Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih di era pemerintahan Trump pertama.

Baca Juga: Mengapa Rusia Tak Menolong Venezuela saat Diserang AS dan Maduro Diculik?

"Rusia memberi sinyal yang sangat kuat bahwa mereka ingin membuat pengaturan pertukaran yang sangat aneh antara Venezuela dan Ukraina," kata Hill dalam sidang Kongres saat itu.

Usulan-usulan itu bersifat informal, yang menurutnya, melalui komentator dan artikel surat kabar. Namun, lanjut dia, intinya adalah jika Amerika Serikat menginginkan kebebasan untuk mempertahankan lingkup pengaruh atas negara-negara tetangga, maka Amerika Serikat harus setuju jika Rusia melakukan hal yang sama.

“Anda ingin kami keluar dari halaman belakang Anda,” kata Hill merangkum posisi Rusia. “Kami, Anda tahu, kami memiliki versi kami sendiri tentang hal ini. Anda berada di halaman belakang kami di Ukraina.”

Hill mengatakan bahwa dia pergi ke Moskow secara langsung untuk menolak gagasan tersebut. Usulan itu muncul di tengah ketegangan antara Caracas dan Washington yang mendorong Moskow untuk mengerahkan 100 personel militer dan senjata baru untuk memperkuat kekuasaan Presiden Nicolás Maduro.

Namun, penggulingan Maduro oleh AS pada Sabtu pekan lalu menandai pukulan terbaru bagi rezim yang didukung oleh Moskow, setelah Presiden Bashar al-Assad dari Suriah digulingkan sedikit lebih dari setahun yang lalu.

Secara resmi, Kementerian Luar Negeri Rusia mengutuk tindakan AS terhadap Venezuela sebagai pelanggaran hukum internasional.

Tetapi prioritas utama Rusia adalah perang di Ukraina, di mana pemerintahan Trump sedang berupaya untuk menegosiasikan perdamaian. Kremlin sedang berusaha mencapai keseimbangan yang sulit, tidak membuat konsesi besar apa pun terkait Ukraina maupun mengasingkan Gedung Putih.

Beberapa pejabat senior dan komentator Rusia telah menyatakan kepuasan bahwa Amerika Serikat tampaknya meninggalkan hukum internasional dan menggantinya dengan kebijakan "kekuatanlah yang menentukan kebenaran", sebuah sikap yang mengingatkan pada era imperialis lebih dari seabad yang lalu, yang sama-sama dikagumi oleh Presiden Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

"Hukum yang terkuat jelas lebih kuat daripada keadilan biasa," tulis Dmitri Medvedev, mantan presiden Rusia yang juga sekutu dekat Putin, di media sosial, sambil menambahkan dalam sebuah wawancara dengan kantor berita TASS bahwa "Washington sekarang tidak memiliki dasar, bahkan secara formal, untuk mencela negara kita."

(mas)