Editor : Grey Andresta

KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak.

Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Jagat media sosial baru-baru ini diramaikan oleh perdebatan warganet terkait potongan percakapan antara Presiden RI Prabowo Subianto, Kepala BNPB Letjen Suharyanto, dan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak. Poin yang menjadi sorotan tajam adalah estimasi biaya pembangunan sumur bor untuk korban bencana yang disebut mencapai angka Rp 100 juta hingga Rp 150 juta per titik.

Menanggapi polemik tersebut, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono menegaskan bahwa angka Rp 150 juta bukanlah biaya yang mahal jika melihat skala dan manfaat program sumur bor yang dibangun TNI AD.

Donny menjelaskan, sumur bor yang dimaksud merupakan proyek penyediaan air bersih di Desa Tipar, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Fasilitas tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan air hingga sekitar 500 kepala keluarga (KK).

“Kalau dilihat rinciannya memang segitu, tetapi itu bukan untuk satu rumah. Program di Banyumas yang diresmikan KSAD itu wajar dengan kapasitas dan manfaatnya,” ujar Donny.

Menurut Donny, publik keliru jika menganggap anggaran Rp 150 juta hanya digunakan untuk satu titik rumah tangga. Ia menekankan bahwa program tersebut merupakan sistem pompa hidram (hydraulic ram pump) yang dilengkapi jaringan distribusi air dan juga dapat dimanfaatkan untuk irigasi pertanian.

“Bukan sumur bor di rumah-rumah. Program seperti ini juga sudah dijalankan di berbagai daerah, termasuk Karawang dan wilayah lainnya,” katanya.

Ia mengakui bahwa pernyataan mengenai besaran biaya yang disampaikan KSAD memicu beragam spekulasi di tengah masyarakat. Meski demikian, TNI AD menegaskan siap menunjukkan langsung hasil pembangunan di lapangan agar publik memahami manfaat program tersebut.

“Kalau dianggap mahal, nanti bisa dilihat langsung hasilnya. Kita siap buktikan bahwa ini program yang efektif dan tepat sasaran,” tegas Donny.

Awal mula pernyataan biaya sumur bor, dimana isu ini bermula saat rapat terbatas di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Rabu (1/1/2026), ketika Presiden Prabowo menanyakan biaya pembuatan sumur bor untuk mendukung kebutuhan air bersih bagi korban bencana.

Kepala BNPB Letjen Suharyanto menyampaikan bahwa anggaran pembuatan sumur bor berada di kisaran Rp 100 juta, yang sudah mencakup instalasi air dan tangki penampungan sehingga bisa langsung dimanfaatkan masyarakat.

KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak kemudian menambahkan bahwa biaya tersebut bisa mencapai Rp 150 juta, tergantung pada kondisi geografis dan struktur tanah di lokasi pembangunan.

Menanggapi hal itu, Presiden Prabowo justru menilai anggaran tersebut relatif terjangkau. Ia juga menekankan pentingnya memastikan prajurit TNI yang terlibat dalam pembangunan tetap mendapatkan honor atau insentif.

Kepala BNPB memastikan bahwa dalam anggaran tersebut, personel TNI AD telah memperoleh kompensasi sesuai ketentuan. Pernyataan itu disambut tawa KSAD saat Prabowo kembali mengingatkan soal kesejahteraan prajurit.