Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menyampaikan laporan mengenai realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyerap anggaran senilai Rp51,5 triliun per 31 Desember 2025. (Sumber: Kompas TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menyampaikan laporan mengenai realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyerap anggaran senilai Rp51,5 triliun per 31 Desember 2025.

Angka tersebut setara dengan 72,5 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp71 triliun yang telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

"Realisasi anggaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp51,5 triliun," kata Thomas di Jakarta pada Kamis (8/1/2026) dikutip dari Antara. 

Lebih lanjut, Wamenkeu memaparkan nilai manfaat yang diterima secara langsung oleh masyarakat menyentuh angka Rp43,3 triliun.

Anggaran tersebut didistribusikan untuk penyediaan asupan nutrisi bagi para siswa, balita, ibu hamil maupun menyusui. Serta mencakup para guru dan tenaga kependidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Secara statistik, jumlah penerima manfaat dari program MBG ini telah menjangkau 56,13 juta jiwa dari target keseluruhan sebanyak 82,9 juta orang yang tersebar di 38 provinsi.

Dari aspek pemberdayaan ekonomi dan keterlibatan pelaku usaha, program MBG telah diimplementasikan oleh 19.343 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh penjuru tanah air.

Keberadaan inisiatif ini juga memberikan dampak signifikan terhadap ketersediaan lapangan kerja dengan menyerap sebanyak 789.319 tenaga kerja.

Adapun untuk tahun anggaran 2026, pemerintah telah menetapkan alokasi dana yang lebih besar, yakni senilai Rp335 triliun demi menjamin keberlanjutan program MBG.

Penyaluran belanja yang dilakukan melalui kementerian/lembaga (K/L), dalam hal ini Badan Gizi Nasional (BGN), ditetapkan sebesar Rp268 triliun.

Adapun sisa dana sebesar Rp67 triliun atau setara 20 persen dari total anggaran diposisikan sebagai dana cadangan.

Dalam agenda Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI pada September 2025, Kepala BGN Dadan Hindayana sempat menjelaskan sekitar 95,4 persen anggaran atau senilai Rp255,5 triliun difokuskan secara khusus pada program pemenuhan gizi nasional.

Sementara itu, porsi sebesar 4,6 persen atau sekitar Rp12,4 triliun diperuntukkan bagi program dukungan manajemen.

Jika ditinjau berdasarkan fungsinya, mayoritas anggaran atau sebanyak 83,4 persen dialokasikan ke fungsi pendidikan dengan nilai Rp223,5 triliun.

Selanjutnya, fungsi kesehatan mendapatkan porsi 9,2 persen senilai Rp24,7 triliun, dan fungsi ekonomi sebesar 7,4 persen atau Rp19,7 triliun.

Dari sisi komposisi belanja, tercatat bahwa 97,7 persen merupakan belanja barang, 1,4 persen belanja pegawai, dan 0,9 persen merupakan belanja modal.

"Jika dikategorikan berbasis anggaran operasional dan non-operasional, maka 2,9 persen itu operasional, sementara 97,1 persen non-operasional," tutur Dadan.