Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengakui, anggaran kesehatan yang dialokasikan pemerintah terus mengalami kenaikan tiap tahunnya.

Dalam rapat konsultasi pimpinan DPR bersama Komisi VIII, IX, dan Komisi XI DPR RI dengan pemerintah terkait jaminan sosial, Purbaya mengatakan bahwa untuk tahun 2026 ini anggaran kesehatan mencapai sebesar Rp 247,3 triliun, naik 13,2 persen dari anggaran tahun 2025 yang sebesar Rp 218,5 triliun.

Meski demikian, Purbaya mengaku menyayangkan bahwa besarnya anggaran yang merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam memperbaiki kesehatan masyarakat itu, justru kerap tidak dipahami oleh sebagian masyarakat.

"Ini yang mungkin kadang-kadang orang enggak tahu. Kalau saya di Keuangan juga bingung, pusing terus. Ini (anggaran kesehatan) makin besar terus," kata Purbaya di DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 9 Februari 2026.



Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa

Photo :

• [tangkapan layar]

Dia memaparkan, sebelum tahun 2026 pun, anggaran kesehatan tahun 2025 juga mengalami kenaikan 16,5 persen menjadi Rp 218,5 triliun, dari 2024 yang sebesar Rp Rp 187,5 triliun. Bahkan, anggaran 2024 itu pun naik 4,9 persen dari anggaran kesehatan tahun 2023, yang sebesar Rp 178,7 triliun.

Dari anggaran 2026 yang sebesar Rp 247,3 triliun, Purbaya merinci bahwa alokasinya antara lain untuk 96,8 juta orang Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JKN), penugasan 2.289 tenaga kesehatan ke daerah tertinggal, serta pemeriksaan 58.802 sampel obat, kosmetik, dan suplemen kesehatan.

Lalu ada pula untuk fasilitasi dan pembinaan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) bagi 8,1 juta keluarga dengan Bayi di bawah dua tahun (Baduta), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yakni untuk 10.165 Puskesmas, hingga Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kesehatan antara lain untuk penyediaan Puskesmas di 67 Kecamatan dan penguatan 321 Rumah Sakit Daerah.

Purbaya menambahkan, arah kebijakan dari anggaran kesehatan 2026 itu antara lain untuk upaya promotif-preventif melalui pemeriksaan kesehatan gratis, dan pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah.

Kemudian ada pula untuk peningkatan efektivitas program JKN, percepatan pelaksanaan penuntasan TBC melalui skrining dan pengobatan, peningkatan pelayanan kesehatan dan sarana prasarana, hingga kemandirian industri obat.

"Tapi enggak apa-apa. Ini memang kewajiban pemerintah untuk menjaga kesehatan masyarakat," ujarnya.