Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah mengalami defisit Rp 54,6 triliun per 31 Januari 2026. Realisasi itu setara dengan 0,21% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Posisi defisit APBN tercatat mencapai Rp 54,6 triliun atau hanya 0,21% dari PDB. Angka ini masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN 2026," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (23/2/2026).

Defisit APBN itu berarti pendapatan negara lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran atau belanja negara. Tercatat pendapatan negara sampai 31 Januari 2026 mencapai Rp 172,7 triliun atau 5,5% dari target (tumbuh 9,5% yoy), sementara belanja negara terealisasi sebesar Rp 227,3 triliun atau 5,9% dari target (tumbuh 25,7% yoy).

"Ini menunjukkan akselerasi belanja pemerintah sejak awal tahun khususnya untuk mendukung program prioritas, menjaga daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama," jelas Purbaya.

Lebih rinci diketahui, pendapatan negara yang terkumpul Rp 172,7 triliun berasal dari penerimaan pajak Rp 116,2 triliun atau tumbuh 30,7%, kepabeanan dan cukai Rp 22,6 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 33,9 triliun.

Sementara itu, belanja negara yang mencapai Rp 227,3 triliun berasal dari belanja pemerintah pusat yakni Rp 131,9 triliun, serta transfer ke daerah Rp 95,3 triliun.

Tercatat defisit keseimbangan primer mencapai Rp 4,2 triliun. Purbaya mengklaim APBN 2026 tetap berfungsi optimal sebagai shock absorber sekaligus motor penggerak ekonomi.

"Dengan pendapatan yang tumbuh positif, belanja yang terakselerasi dan defisit yang tetap terkendali, kita optimis APBN akan terus menjaga stabilitas sekaligus mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2026," imbuh Purbaya.