SOLOBALAPAN.COM – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengeluarkan peringatan keras bagi seluruh penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Ia menegaskan akan mengambil langkah ekstrem bagi mereka yang dinilai menghina negara: Blacklist total dari seluruh instansi pemerintah.

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa para intelektual yang dibiayai oleh uang rakyat memiliki etika dan rasa nasionalisme yang tinggi, bukan malah merendahkan identitas bangsanya sendiri di ruang publik.

Boleh Kritik, Tapi Dilarang Menghina

Purbaya mewanti-wanti agar para penerima beasiswa menjaga sikap dan tutur kata.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak anti-kritik, namun ada batasan tegas antara kritik konstruktif dan penghinaan terhadap kedaulatan negara.

“Saya harapkan ke depan, teman-teman yang mendapatkan pinjaman LPDP, kalau tidak senang ya tidak senang. Tapi jangan menghina-hina negara lah, jangan begitu,” tegas Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, dikutip dari JawaPos.com, Senin (23/2/2026).

Sanksi Blacklist Seluruh Instansi Pemerintah

Pemerintah tidak akan sekadar memberi teguran tertulis. Purbaya memastikan bahwa siapapun yang terbukti menghina Indonesia setelah dibiayai LPDP akan dimasukkan dalam daftar hitam.

Dampaknya fatal: mereka tidak akan pernah bisa berkarier di lingkungan pemerintahan manapun.

“Nanti akan saya blacklist dia, di seluruh pemerintahan enggak akan bisa masuk. Nanti akan kita lihat blacklist-nya seperti apa, jadi jangan menghina negara Anda sendiri,” tandasnya.

Ia menambahkan bahwa meski seseorang merasa tidak patriotis, setidaknya mereka tidak melakukan penghinaan. Purbaya menegaskan ancaman ini bukan gertakan sambal.

“Kalau enggak patriotis enggak apa-apa, tapi jangan menghina negara deh. Dan saya ingatkan kepada teman-teman yang lain dari LPDP, dan saya pastikan yang ini akan di-blacklist betulan dengan serius,” tegas Menkeu.

Imbas Polemik "Anak Jangan Jadi WNI"

Pernyataan tegas Menkeu ini merupakan buntut dari kegaduhan yang diciptakan oleh alumnus LPDP bernama Dwi Sasetyaningtyas (Tyas).

Tyas menjadi sorotan nasional setelah mengunggah konten yang menyebut, "Cukup saya WNI, anak jangan," sembari menunjukkan dokumen kewarganegaraan Inggris milik anaknya.

Unggahan tersebut dinilai sangat melukai perasaan masyarakat, mengingat Tyas dan suaminya, Arya Iwantoro, mengenyam pendidikan tinggi di luar negeri menggunakan dana abadi pendidikan yang bersumber dari pajak rakyat (APBN).

Dengan adanya sanksi blacklist ini, pemerintah mengirimkan pesan kuat bahwa privilese pendidikan dari negara datang dengan tanggung jawab moral yang besar terhadap tanah air. (dam)