Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta rencana impor mobil pickup dari India untuk operasional Koperasi Merah Putih ditunda dulu. Soalnya, Presiden Prabowo Subianto juga masih di luar negeri sehingga perlu pembahasan lebih lanjut saat Prabowo tiba di Indonesia.

"Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pikap dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri," kata Dasco dikutip detikNews, Senin (23/2/2026).

Dasco berharap Presiden Prabowo akan membahas detail rencana tersebut selepas kunjungan kerjanya di luar negeri. Termasuk kalkulasi kesiapan perusahaan dalam negeri.

"Tentunya Presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut. Dan tentunya juga presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri," ujar Dasco.

"Nah sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu," sambungnya.

Impor mobil dari India menuai kontroversi. BUMN Agrinas Pangan Nusantara, pelaksana utama pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Indonesia, dilaporkan akan mengimpor 105 ribu unit kendaraan komersial dari India tahun ini. Keputusan tersebut memicu gelombang protes dari berbagai pihak.

Ada dua produsen India yang diketahui akan mengirim pickup untuk proyek Kopdes Merah Putih di Indonesia, yakni Mahindra & Mahindra dan Tata Motors. Secara rinci, Mahindra bakal mengirim 35 ribu unit pikap Scorpio tahun ini, sementara Tata Motor akan memasok 70 ribu unit pikap Yodha dan Ultra T.7. Pesanan itu diklaim terbesar yang pernah diterima perusahaan.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Indonesia sebenarnya sudah sanggup memproduksi pikap dengan kapasitas besar. Sebab, menurutnya, ada banyak produsen pikap di dalam negeri, misalnya seperti Daihatsu, Isuzu, Mitsubishi Fuso, Suzuki dan lainnya.

"Apabila seluruh kebutuhan kendaraan pick-up dipenuhi melalui impor, maka nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja akan dinikmati oleh industri di luar negeri. Namun, apabila kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri, maka manfaat ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan industri nasional juga akan dirasakan di dalam negeri," ujar Agus dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/2).

Menurut Agus, pabrik kendaraan komersial di Indonesia mampu memproduksi hingga 1 juta unit kendaraan setahun. Sehingga, dengan permintaan yang hanya berkisar 10-15 persen, keputusan mengimpor kendaraan dari luar dianggap tak bijak.