BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, pinjaman daerah sebesar Rp 2 triliun yang diajukannya untuk membangun infrastruktur strategis tidak boleh melewati masa jabatannya dan harus lunas paling lambat 2030.

"Selama saya memimpin. Tidak boleh lebih," ujarnya saat ditemui di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (26/2/2026).

Dedi mengatakan, pinjaman tersebut diajukan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB). Mengingat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2026 mengalami tekanan fiskal sekitar Rp3 triliun.

Baca juga: Dedi Mulyadi Ajukan Pinjaman Rp 2 Triliun untuk Infrastruktur Imbas Kehilangan Fiskal

Akibat penurunan itu, kata ia, kemampuan belanja Pemprov Jabar untuk membangun infrastruktur strategis mengalami kendala.

"Tapi hanya berlaku selama saya memimpin untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang besar," katanya.

Menurut Dedi, tanpa tambahan pembiayaan, sejumlah proyek strategis berisiko tertunda.

Fokus Dana Pinjaman

Dana pinjaman akan difokuskan untuk pembangunan underpass di Kota Cimahi dan jembatan layang (flyover) guna mengurai kemacetan.

"Pinjam uang untuk bikin underpass dan jembatan layang. Itu proyek besar. Nanti Cimahi tidak macet lagi karena akan ada underpass," ungkap dia.

Ia memastikan pembayaran pinjaman tersebut dengan skema cicilan sehingga diharapkan seluruh kewajiban selesai sebelum masa jabatannya berakhir.

Mantan Bupati Purwakarta tersebut juga tidak ingin pinjaman itu menjadi beban utang tersebut diwariskan kepada gubernur berikutnya.

Baca juga: Dedi Mulyadi Minta Maaf soal Jalan Bolong, Pasang Target 100 Persen Mulus Tahun Ini

Pembebasan Lahan

Selain proyek yang dibiayai dari pinjaman, Pemprov Jabar juga menyiapkan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan baru di kawasan Padalarang.

Pembebasan lahan direncanakan mulai April 2026.

Jalur tersebut akan menghubungkan Terminal Woosh, melingkar ke Kota Baru Parahyangan hingga Cipatat.

Untuk pembangunan fisik jalan, pemerintah provinsi menggandeng pengembang swasta Kota Baru Parahyangan sehingga tidak perlu mengeluarkan anggaran konstruksi.

"Jadi saya tidak mengeluarkan lagi biaya untuk pembangunannya," tegas Dedi.

Rencana pinjaman daerah itu telah disampaikan kepada DPRD Jawa Barat.

Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara mengatakan surat pengajuan gubernur sudah diterima dan akan dibahas sesuai mekanisme yang berlaku.

Ia menyebut, dalam surat tersebut dijelaskan rencana tambahan pinjaman Rp 2 triliun untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur prioritas.

Saat ini, pembahasan masih berada pada tahap perencanaan lanjutan.