Jakarta, VIVA – Anggota Komisi VI DPR RI sekaligus Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyoroti isu impor pikap dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. 

Herman menyatakan dukungannya untuk menghentikan sementara (moratorium) impor tersebut dan mendesak agar rencana pengadaan ini dibahas secara mendalam di DPR RI.

Adapun sebelumnya muncul informasi bahwa Agrinas berencana impor 105 ribu pikap dari India senilai Rp24,66 triliun. 

"Ini anggaran besar sekali. Semestinya ini dibahas dulu di DPR untuk memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Semestinya ini juga terbuka ke publik ya," kata Herman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 26 Februari 2026.

Herman menuturkan, Agrinas Pangan Nusantara sebelumnya dalam rapat Komisi VI pernah memaparkan alokasi anggaran untuk masing-masing desa Rp3 miliar. 

Rinciannya, Rp1,6 miliar untuk pembangunan gedung, Rp 500 juta untuk modal kerja, dan sisanya untuk sarana prasarana, termasuk transportasi.

"(Agrinas) tidak pernah menyebutkan transportasinya jenis apa dan kualifikasinya apa. Nah, tahu-tahu kemarin tahu dari media ya, ada impor dari India," tutur dia.

Maka dari itu, dia sepakat dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk menunda impor pikap dari India untuk program Koperasi Desa Merah Putih.

"Saya saya sepakat dengan Pak Dasco untuk menghentikan dulu sampai betul-betul nanti ada keputusan dari pemerintah yang memastikan bahwa ini dapat dijalankan," tutur dia.

"Karena melihat terhadap keinginan Presiden Prabowo Subianto yang selalu ingin bahwa kemampuan lokal ini harus dikedepankan," pungkas Herman.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta agar rencana impor 105.000 mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) ditunda sementara.



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad

Photo :

• Istimewa

Dasco menyebut, penundaan itu harus dilakukan mengingat Presiden RI Prabowo Subianto masih berada di luar negeri.

"Jadi, rencana untuk impor 105 ribu mobil pikap dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat presiden masih di luar negeri," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 23 Februari 2026.

Dasco menjelaskan, rencana impor pikap dari India itu bisa dibahas lebih lanjut saat Presiden Prabowo telah tiba di Indonesia.

"Tentunya juga Presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri. Nah sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu," tutur dia.