Kelompok milisi Hamas merespon rencana Indonesia mengirimkan ribuan tentara sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Jalur Gaza.

Pemimpin senior Hamas, Osama Hamdan, menekankan wilayah kerja pasukan internasional, termasuk dari Indonesia, harus dibatasi di perbatasan Jalur Gaza. Hamas bilang, tugas pasukan itu juga perlu diperjelas, yaitu mencegah agresi militer Israel dan menghentikan pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata.

ISF adalah pasukan keamanan dan penjaga perdamaian multinasional yang diamanatkan PBB. Pasukan ini dibentuk sebagai bagian dari rencana perdamaian Gaza yang dirancang AS serta disepakati oleh Israel dan Hamas pada akhir 2025.

Pemerintah Indonesia telah menyatakan tengah bersiap mengerahkan sekitar 5.000 hingga 8.000 personel TNI ke Gaza, sebagai anggota pasukan perdamaian.

Dengan demikian, Indonesia diyakini akan menjadi negara pertama yang bakal berkontribusi untuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF), sesuai dengan rencana perdamaian Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Tidak ada negara yang secara konkret menyiapkan tentara sebagai anggota ISF selain Indonesia, menurut laporan media-media Israel.

Apa isi komunikasi Hamas dan Indonesia?

Pemimpin senior Hamas, Osama Hamdan, menyebut bahwa Hamas telah berkomunikasi langsung dengan pemerintah Indonesia.

Dalam perbincangan itu, kata Hamdan, Hamas menekankan bahwa "setiap pasukan internasional harus berpegang pada peran netral di perbatasan dan tidak mengambil posisi yang bertentangan dengan kehendak rakyat Palestina atau menjadi pengganti pendudukan Israel," kata Hamdan ke Al Jazeera, Kamis (12/02).

Pemimpin senior Hamas, Osama Hamdan, menyampaikan bahwa Hamas telah berkomunikasi langsung dengan pemerintah Indonesia. (AFP via Getty Images)

Hamdan berkata, pesan itu telah jelas didengar oleh Indonesia dan, "pihak Indonesia menegaskan bahwa mereka tidak akan menjadi bagian dari pelaksanaan agenda Israel apa pun di dalam Jalur Gaza.

"Dan, misi mereka harus dibatasi pada pemisahan antara warga Palestina dan pasukan pendudukan, serta mencegah agresi tanpa mencampuri urusan penduduk [internal]."

Hamdan menekankan bahwa faksi-faksi di Palestina, termasuk Hamas, telah berkomitmen bersama untuk mendukung komite administratif internal dalam mengelola urusan Gaza.

Hal senada juga diungkapkan juru bicara Hamas, Hazem Qassem, pada 11 Februari lalu.

Qassem berkata, pasukan mana pun yang memasuki Jalur Gaza harus dibatasi pada tugas-tugas penjaga perdamaian, termasuk pemantauan gencatan senjata dan pengawasan implementasi rencana perdamaian secara rinci, tanpa campur tangan dalam urusan internal Palestina.

BBC News Indonesia telah menghubungi Juru Bicara Kementerian Luar Negeri terkait pernyataan Hamas itu, namun hingga berita ini diturunkan mereka belum memberikan tanggapan.

Apa pesan dari pernyataan Hamas?

Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Machmudi, menilai Hamas sedang memberikan pesan kepada dunia internasional, termasuk Indonesia, agar memperhatikan hak-hak rakyat Palestina, terutama dalam konteks dalam mempertahankan wilayah Gaza dari okupasi Israel.

"Sehingga tidak terkesan bahwa pasukan yang datang ke Gaza sebagai bagian dari intervensi atas wilayah Gaza, di mana Israel masih menduduki wilayah itu," ujar Yon.

"Kalaupun kemudian tugas itu dilakukan termasuk dalam hal melucuti senjata, tentu, senjata Hamas itu diserahkan kepada negara Palestina yang sudah terbentuk," tuturnya.

Orang-orang berjalan membawa karung-karung tepung yang dikirim setelah truk-truk pembawa bantuan kemanusiaan memasuki Gaza utara pada 27 Juli 2025, dari perbatasan Zikim. (AFP via Getty Images)

Yon berkata, kehadiran tentara internasional semestinya fokus pada tugas menjaga perdamaian, kemanusiaan, kesehatan, dan menjaga agar tak ada serangan kembali dari Israel.

"Dan mereka tidak ikut campur dalam upaya melucuti senjata dari Hamas, sehingga batasannya menjadi jelas bahwa kehadiran pasukan internasional harus menghargai kedaulatan rakyat Palestina sebagai bangsa yang memiliki wilayah yang sedang diokupasi oleh Israel," ujar Yon.

Warga Palestina, termasuk anak-anak, kesulitan mengakses makanan karena blokade Israel dan serangan berkelanjutan di Jalur Gaza. (Anadolu via Getty Images)

Pengamat Timur Tengah, Hasibullah Satrawi, menganggap pesan Hamas itu disampaikan karena kelompok milisi itu curiga bahwa pasukan perdamaian akan menjadi alat untuk mendemilitarisasi Gaza dan melucuti senjata Hamas.

"Lalu Hamas juga minta kalau pasukan internasional hanya masuk di perbatasan Gaza. Artinya, Hamas menginginkan pasukan ini menjaga dan memastikan Israel tidak melakukan penyerangan termasuk membantai kepada masyarakat sipil," kata Hasibullah.

Mungkin Anda tertarik:

Kementerian Pertahanan sebelumnya telah membuat klaim bahwa rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza tidak untuk melucuti senjata Hamas.

"Narasi bahwa pasukan Indonesia akan dilibatkan untuk melucuti pihak tertentu atau menjalankan disarmament seperti yang disebut dalam pemberitaan, tidak sesuai dengan fokus yang disiapkan Indonesia," kata Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, Rabu (11/02).

Kemhan menyatakan bahwa fokus perencanaan Indonesia dalam mendukung stabilisasi dan kemanusiaan di Gaza adalah pada aspek rekonstruksi serta layanan kesehatan.

"Indonesia hadir untuk mendukung perdamaian dan kemanusiaan, bukan untuk memerangi atau berhadapan dengan pihak yang bertikai," ujarnya.

Apa perkembangan terbaru?

Pengiriman personel TNI merupakan bagian dari piagam Dewan Perdamaian (Board of Peace, BoP) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Badan internasional ini bertujuan untuk mengawasi administrasi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pada masa transisi pascakonflik.

Dalam melaksanakan itu, menurut laporan kantor berita Reuters, Trump disebut akan mengumumkan rencana rekonstruksi senilai miliaran dolar untuk Gaza dan merinci rencana ISF pada pertemuan formal pertamanya di Washington DC, 19 Februari mendatang.

Pengiriman personel TNI merupakan bagian dari piagam Dewan Perdamaian (Board of Peace, BoP) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. (Getty Images)

Beberapa pejabat AS bilang, pertemuan itu juga mencakup kontribusi moneter dari anggota dewan yang berpartisipasi. Dalam rencana ini, juga mendorong peluncutan senjata Hamas.

Pembentukan BoP merupakan bagian dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict (20-Point Roadmap) dan telah memperoleh dukungan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 2803 (2025).

Dalam mandat utamanya, BoP bertugas mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, stabilisasi keamanan, serta proses rekonstruksi Gaza.

Selain itu, BoP diarahkan untuk memulihkan tata kelola sipil dan menjamin transisi menuju perdamaian berkelanjutan di wilayah tersebut.

Bagaimana respon dari dalam negeri?

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan bahwa wacana pelibatan TNI ke Gaza harus berorientasi pada misi kemanusiaan dan stabilisasi, bukan operasi tempur.

Selain itu, dia mengatakan mandat dari BoP juga harus jelas sebagai misi perdamaian atau perlindungan sipil. Menurut dia, jangan sampai Indonesia justru ditempatkan dalam posisi eskalatif secara geopolitik.

Para prajurit UNIFIL Indonesia di Lebanon. (AFP via Getty Images)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan resiko besar soal keputusan pemerintah mengirimkan tentara Indonesia ke Gaza.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim tidak ingin Indonesia terjebak pada agenda hegemonik Amerika Serikat dan Palestina.

"Misi perdamaian dalam perspektif ISF sangat berbahaya. Sepanjang yang saya ketahui, ISF belum menjadi entitas resmi tunggal seperti UNIFIL [Lebanon] atau UNDOF [Golan] yang jelas di bawah mandat DK PBB," kata Sudarnoto, Rabu (11/02).

"Hemat saya, ISF bukan instrumen perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Padahal yang selama ini Indonesia perjuangkan adalah kemerdekaan Palestina dan menghapuskan penjajahan di muka bumi ini, termasuk penjajah Israel," ujarnya.

Bagaimana kesiapan Indonesia?

Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita berkata satuan prajurit yang akan dikirim ke Gaza bakal diambil dari pasukan yang pernah bertugas di wilayah konflik.

Menurutnya, TNI telah memiliki pengalaman menjalankan misi kemanusian di area konflik, seperti pengerahan di United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

"Orang-orang inilah yang akan kami kirim ke sana. Jadi bukan satuan-satuan yang belum pernah tugas ke sana [wilayah konflik] Tentunya dia mempunyai pengalaman dari sisi medan dan bagaimana dia berkomunikasi dengan masyarakat di sana walaupun itu di wilayah Lebanon," kata Tandyo, Selasa (10/02).

Parade prajurit TNI di Banda Aceh, 2024 lalu. (AFP via Getty Images)

Tandyo bilang, pekan terakhir Februari akan diputuskan berapa jumlah TNI yang akan dikirim. Kini, ujarnya, pihak TNI masih menunggu keputusan Presiden Prabowo.

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak berkata para personel TNI AD sudah mulai berlatih.

"Sudah mulai berlatih orang-orang yang kemungkinan [dikerahkan]. Kan kita nanti jadi perdamaian. Jadi berarti Zeni, kesehatan, yang seperti-seperti itu kami siapkan," ujar Maruli di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (09/02).

Dia memperkirakan jumlah pasukan yang bisa diberangkatkan ke Gaza sebagai pasukan perdamaian mencapai satu brigade atau 5.000-8.000 prajurit.

"Ya, bisa satu brigade, 5.0008.000 mungkin. Tapi masih bernego semua, belum pasti. Belum ada kepastian angka sampai sekarang," kata Maruli.

Soal penugasan, waktu keberangkatan, dan kepastian lokasi penugasan, Maruli menyerahkan ke tingkat komando yang lebih tinggi.

"Kalau kami hanya penyiapan pasukannya saja," ujarnya.

Di mana pasukan TNI ditempatkan?

Media publik Israel, KAN News, melaporkan persiapan untuk menampung tentara Indonesia di Gaza telah dimulai di bagian selatan Jalur Gaza, antara Kota Rafah dan Khan Younis.

KAN News menyebut belum ada tanggal pasti untuk kedatangan pasukan TNI, tetapi militer Indonesia diperkirakan bakal menjadi pasukan asing pertama yang mencapai Gaza.

Personel TNI bersiap menjalani misi perdamaian PBB di Kongo. (Anadolu via Getty Images)

KAN News juga melaporkan area yang ditunjuk "sudah siap," tetapi persiapan bangunan dan perumahan di sana "akan memakan waktu beberapa minggu."

ISF diperkirakan tidak akan berinteraksi langsung dengan Hamas dan melucuti senjata anggota organisasi tersebut secara proaktif.

Sebaliknya, ISF diharapkan untuk mengawasi garis gencatan senjata saat ini dan, jika perlu, menangani masalah-masalah lain yang berkaitan dengan perbatasan.

Media Israel, Jerusalem Post, melaporkan, Indonesia akan mengirimkan tim aju ke pusat komando AS di Kiryat Gat pada akhir pekan ini untuk memulai persiapan pengerahan anggota TNI untuk menggantikan tentara Israel di sepanjang Garis Kuning di Gaza akhir tahun ini.

Tim dari Indonesia tersebut, sebagaimana dilaporkan Jerusalem Post, akan berdiskusi dengan militer Israel mengenai wewenang dan tanggung jawab ISF di Gaza, termasuk prosedur koordinasi dan aturan keterlibatan di area antara komunitas Negev barat dan Jalur Gaza.

Pasukan Indonesia tidak akan beroperasi di dalam wilayah Gaza yang dikendalikan oleh Hamas, menurut laporan Jerusalem Post.

Misi mereka akan mencakup pengamanan pembangunan awal Rafah serta menjaga lokasi pengumpulan dan penyimpanan senjata Hamas, jika organisasi tersebut setuju untuk menyerahkannya, seperti yang diuraikan dalam perjanjian gencatan senjata.

TNI belum merespons mengenai pemberitaan Jerusalem Post tersebut.

Mengapa TNI akan dikerahkan ke Gaza?

Indonesia telah bergabung dengan Board of Peace (BoP)/Dewan Perdamaian, sebuah badan internasional yang dibentuk untuk mengawal stabilisasi dan rehabilitasi pascakonflik di Gaza.

Pembentukan Dewan Perdamaian itu merupakan salah satu dari 20 butir rencana perdamaian yang digagas Presiden AS Donald Trump.

Dewan Perdamaian tersebut punya mandat membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF), yang akan membantu mengamankan wilayah perbatasan di Gaza dan memastikan demiliterisasi wilayah tersebut, termasuk pelucutan senjata Hamas.

Dewan tersebut juga akan mengawal pembentukan pemerintahan Palestina teknokrat baru di Gaza dan rekonstruksi pasca-perang.

Presiden Prabowo Subianto telah diundang Presiden AS Donald Trump untuk menghadiri pertemuan pertama Dewan Perdamaian di Washington pada 19 Februari

Presiden Prabowo (kiri) bertemu dengan Presiden AS, Donald Trump, untuk membahas Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir, pada 13 Oktober 2025. (AFP via Getty Images)

Dalam laman kantor presiden, disebutkan, bagi Indonesia, partisipasi dalam badan ini memiliki makna strategis.

Keikutsertaan ini dimaksudkan untuk menjaga agar proses transisi Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara (two-State solution), dan tidak berkembang menjadi pengaturan permanen yang mengabaikan hak-hak rakyat Palestina.

Beberapa warganet yang mengomentari keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian sebagai 'antek asing'.

Namun, menurut pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Agung Nurwijoyo, peran Indonesia dalam upaya penyelesaian krisis kemanusiaan di Gaza justru akan semakin kuat.

Tapi ada syaratnya, menurut Agung. Langkah tersebut harus disertai dengan agenda yang jelas dan terukur, terutama memperjuangkan keadilan bagi Palestina.

Simak juga Video 'Pilu Warga Gaza Diserang Israel Pagi-pagi Meski Lagi Gencatan Senjata':