JAKARTA - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto angkat bicara soal pemerintah Indonesia yang memutuskan bergabung dalam Board of Peace (BOP). PDIP menilai upaya perdamaian seharusnya melalui Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

"Landasan politik luar negeri Indonesia bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Sehingga, sikap PDIP adalah mendorong seluruh upaya perdamaian itu melalui PBB," ujar Hasto, Sabtu (31/1/2026).

Baca juga: PBNU Dukung Indonesia Masuk Dewan Perdamaian Gaza Bikinan Trump

Inisiatif perdamaian global seharusnya tetap berpijak pada prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia. Sebagai bangsa yang merdeka, Indonesia memiliki cita-cita historis untuk membangun tatanan dunia baru yang lebih adil.

Rekam jejak tersebut terlihat dari peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika (KAA), Gerakan Non-Blok, hingga Conference of the New Emerging Forces (CONEFO).

"Rekam jejak kepemimpinan Indonesia ini seharusnya digunakan sebagai daya leverage dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Kita tidak boleh mengikatkan diri, kecuali berpihak pada kemerdekaan sebagai hak segala bangsa," tegasnya.

Hasto juga menyinggung dalam Rakernas PDIP secara tegas menyatakan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional PBB, termasuk aksi terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro tidak sejalan dengan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia.

Menurut dia, upaya perdamaian global seharusnya ditempuh melalui mekanisme multilateral yang sah. Karena itu, PDIP mendorong agar seluruh inisiatif perdamaian, termasuk yang berkaitan dengan Board of Peace tetap berada dalam koridor PBB.

"PDIP mendorong penguatan sistem internasional yang lebih berkeadilan dan damai melalui PBB serta pembangunan solidaritas bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Latin melalui kepemimpinan Indonesia," ujarnya.

(jon)