JAKARTA - Rencana strategis PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mengimpor 105.000 unit kendaraan pikap dari India memantik kritik tajam dan membuka tabir ironi dalam ekosistem industri nasional.

Alih-alih menghidupkan mesin ekonomi domestik yang tengah lesu, manuver impor berskala raksasa ini diproyeksikan justru berpotensi menggerus Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hingga mencapai Rp39 triliun.

Angka ini merupakan nilai tambah ekonomi fatal yang akan terbang ke luar negeri, tepat di saat industri otomotif lokal menjerit karena tingginya kapasitas produksi yang tidak terpakai (idle capacity).

Berdasarkan data resmi Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) yang menaungi 61 perusahaan otomotif, Indonesia memiliki total kapasitas produksi terpasang mencapai 2,5 juta unit kendaraan bermotor roda empat atau lebih setiap tahunnya.

Bahkan, jika dibedah lebih spesifik ke segmen kendaraan komersial kelas menengah ke bawah atau pikap, Indonesia memiliki tulang punggung manufaktur yang sangat kokoh.

Segmen ini selama ini digawangi langsung oleh tujuh raksasa otomotif yang beroperasi di Tanah Air, yakni PT Suzuki Indomobil Motor, PT Isuzu Astra Motor Indonesia, PT Krama Yudha Tiga Berlian Motor, PT SGMW Motor Indonesia (Wuling Motors), PT Sokonindo Automobile (DFSK), PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), dan PT Astra Daihatsu Motor.

Secara akumulatif, ketujuh anggota GAIKINDO tersebut memiliki kapasitas produksi khusus untuk jenis kendaraan pikap yang mencapai lebih dari 400.000 unit per tahun.

Realitas pahitnya, angka sebesar itu hingga kini belum dapat dipergunakan secara optimal akibat permintaan domestik yang stagnan.

Spesifikasi kendaraan niaga yang diproduksi secara lokal ini pun bukan tanpa kualitas. Mayoritas merupakan kendaraan dengan sistem penggerak roda 4x2 yang telah terbukti ketangguhannya melintasi berbagai infrastruktur pelosok tanah air.

Lebih dari itu, kendaraan-kendaraan ini telah memenuhi standar nasional dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang cukup tinggi, yakni mencapai lebih dari 40 persen.

Tingginya TKDN ini menjadi bukti berputarnya roda ekonomi di sektor komponen lokal.

Kesiapan ini juga ditopang oleh ekosistem jaringan servis bengkel dan pelayanan purna jual yang tersebar luas, jaminan krusial untuk operasional logistik jarak jauh.

Terkait dalih kebutuhan spesifikasi penggerak 4x4 untuk medan berat, industri lokal bukannya tidak mampu.

GAIKINDO menegaskan bahwa kendaraan jenis penggerak 4x4 juga dapat diproduksi di dalam negeri, namun secara logis pabrikan tentu memerlukan waktu transisi untuk persiapan jalur produksinya.

Selama beberapa tahun belakangan, penjualan kendaraan bermotor dalam negeri sedang tertekan hebat, hanya mampu mencatat angka penjualan di bawah 1 juta unit dalam kurun waktu satu tahun.

Namun di sisi lain, kualitas produk lokal tetap diakui dunia terbukti dari angka ekspor kendaraan bermotor dari Indonesia yang menembus lebih dari 518.000 unit ke 93 negara.

Rencana impor 105.000 unit dari India ini tidak hanya mengancam neraca perdagangan, tetapi juga mempertaruhkan nasib total 1,5 juta orang pekerja yang menggantungkan hidup di seluruh ekosistem industri otomotif nasional.

Ketua Umum GAIKINDO, Putu Juli Ardika, menyuarakan keyakinannya bahwa perusahaan otomotif di Indonesia memiliki kapabilitas penuh untuk memenuhi kebutuhan Agrinas.

”Sebenarnya anggota GAIKINDO dan juga industri-industri pendukungnya, di antaranya industri komponen otomotif yang tergabung dalam GIAMM, mempunyai kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, namun memang diperlukan waktu yang memadai agar jumlah dan kriterianya dapat dipenuhi,” ungkap Putu Juli.

Ia menekankan bahwa jika pemerintah dan Agrinas memberikan kesempatan serta waktu yang memadai, anggota GAIKINDO dan Gabungan Industri Alat-Alat Mobil & Motor (GIAMM) siap berpartisipasi penuh.

Baca Juga: Agrinas Impor 105.000 Pikap dari India, Bisa Gerus PDB hingga Rp39 Triliun

Keterlibatan industri lokal bukan sekadar urusan bisnis, melainkan instrumen vital untuk mengoptimalkan kapasitas produksi dalam negeri, memutar roda ekonomi hingga puluhan triliun rupiah, serta yang terpenting, menghindari terjadinya pengurangan tenaga kerja massal yang saat ini berpotensi cukup tinggi akibat lesunya pasar domestik.

Melihat data di atas, memaksakan impor 105.000 pikap dari India adalah sebuah anomali kebijakan. Ketika industri lokal sudah memiliki infrastruktur, teknologi, dan tenaga kerja yang mumpuni, memilih produk asing sama halnya dengan mematikan mesin pertumbuhan ekonomi bangsa sendiri.

(dan)