JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) di tambang Grasberg, Papua hingga 2061. Melalui kesepakatan ini, Indonesia akan menambah porsi kepemilikan saham sebesar 12% tanpa biaya sehingga total saham di PTFI meningkat menjadi 63% pada 2041.

"Di dalam perpanjangan 2041 nantinya, diharapkan pendapatan negara harus jauh lebih tinggi ketimbang pendapatan negara yang ada sekarang ini, termasuk royalti dan pajak-pajak lain khususnya emas," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers secara virtual, Jumat malam (20/2).

Baca Juga: Izin Tambang Freeport Diperpanjang 20 Tahun, Pemerintah Amankan Investasi Rp336 Triliun

Bahlil menjelaskan dengan porsi saham yang saat ini berada di angka 51% melalui holding MIND ID, transisi menuju 63% pada 2041 akan memperkuat kendali negara atas salah satu tambang tembaga dan emas terbesar di dunia tersebut. Penandatanganan ini dilakukan menyusul pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump di Washington, D.C., pada 19 Februari 2026, yang juga mencakup berbagai kerja sama di sektor mineral kritis.

Sementara, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyatakan perpanjangan izin operasional ini akan dibarengi dengan komitmen investasi dari pihak Freeport. Perusahaan asal AS tersebut berkomitmen mengucurkan dana kurang lebih USD20 miliar untuk pengembangan tambang dalam 20 tahun ke depan, yang diproyeksikan memberikan multiplier effect bagi ekonomi nasional.

Baca Juga: Efek Beli BBM dan LPG AS Rp253 Triliun, Indonesia Kurangi Impor dari Negara Ini

Dalam naskah MoU yang diteken oleh Rosan Roeslani, CEO Freeport-McMoRan Kathleen Quirk, serta Presiden Direktur PTFI Tony Wenas, disepakati bahwa kepemilikan Freeport-McMoRan di PTFI akan menyusut menjadi sekitar 37% mulai 2042.

Adapun kesepakatan ini bagian dari 11 nota kesepahaman senilai total USD38,4 miliar yang diteken selama kunjungan kerja Presiden Prabowo ke AS. Proyek Grasberg diproyeksikan mampu menghasilkan pendapatan tahunan mencapai USD10 miliar.

(nng)