OHAYOJEPANG - Sebuah panel pakar mengusulkan agar pemerintah Jepang membentuk program wajib bagi warga asing untuk mempelajari bahasa Jepang dan norma sosial.

Program tersebut ditujukan bagi warga asing yang tinggal di Jepang dalam jangka menengah hingga panjang.

Selain itu, disampaikan pula perlunya pengaturan terkait kepemilikan dan pengelolaan lahan oleh warga asing dari sudut pandang keamanan nasional.

Namun, ruang lingkup dan kebutuhan regulasi dinilai perlu dikaji secara hati-hati agar tidak membatasi hak kepemilikan pribadi secara berlebihan.

Berdasarkan laporan yang disusun, pemerintah Jepang diperkirakan akan merumuskan kebijakan komprehensif terkait warga asing paling cepat pada Januari.

Melansir Kyodo News (14/1/2026), dokumen tersebut telah diserahkan kepada Kimi Onoda, menteri yang membidangi kebijakan terkait warga asing.

Dalam laporan itu disebutkan bahwa sejumlah negara lain telah menyediakan program terstruktur bagi warga asing untuk mempelajari bahasa, budaya, dan kebiasaan sosial.

Baca juga:

Sementara itu, Jepang dinilai belum memiliki program sistematis serupa.

Keterbatasan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan tersebut disebut menyulitkan sebagian warga negara asing dalam beradaptasi dengan masyarakat Jepang.

Pemerintah pun didorong untuk menyediakan program pemahaman sistem dan budaya Jepang sebelum kedatangan atau segera setelah warga asing tiba di negara tersebut.

Dalam pembahasan kepemilikan lahan, isu keamanan dinilai perlu diperjelas dan dasar hukum pengaturannya harus ditelaah secara menyeluruh.

Selain itu, diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai dampak kepemilikan properti serta peningkatan kesadaran publik terhadap sistem yang berlaku.

Forum yang membahas upaya mendorong kehidupan bersama yang tertib dan harmonis dengan warga asing dibentuk pada akhir tahun lalu.

Sejak November, forum tersebut telah menggelar dua kali pertemuan.