Jakarta, VIVA - Ketua Dewan Pembina Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Hasyim Djojohadikusumo, menegaskan kembali arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa seluruh kapal milik PT Pertamina (Persero) harus dibangun di galangan kapal dalam negeri.

Ia mengaku mendengar langsung arahan tersebut dari Prabowo Subianto dan telah menyampaikan pesan itu kepada jajaran terkait di Pertamina. “Itu perintah Presiden. Bahwa semua kapal milik Pertamina harus dibangun di dalam negeri,” tegasnya, Selasa, 10 Februari 2026.

Hasyim juga menilai saat ini momentum kebangkitan industri maritim nasional semakin kuat seiring solidnya dukungan lintas Kementerian/Lembaga. Ia menyebut semangat kolaborasi tersebut disebut sebagai Indonesia Incorporated, di mana pemerintah, BUMN, dan pelaku industri bergerak dalam satu visi.

Dirinya juga mengapresiasi sikap progresif pemerintah, terutama dukungan fiskal yang dinilai sangat menentukan percepatan pembangunan industri galangan kapal nasional.

“Semangat ini mengingatkan saya pada Korea Selatan tahun 1960–1970 saat mereka bangkit dengan konsep Korea Incorporated. Kita harapkan lahir kembali Indonesia, Incorporated, khususnya di sektor kapal, pelayaran, dan galangan kapal,” ujar Hasyim.

Menurutnya, pengadaan kapal milik pemerintah maupun BUMN tidak akan diberikan hanya kepada BUMN perkapalan, dalam hal ini hanya kepada PT PAL dan PT PAL, yang membagi ke galangan lain.

Sementara itu, Ketua Umum Institusi Galangan Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo), Anita Puji Utami, menegaskan kesiapan galangan kapal nasional dalam membangun kapal-kapal tanker kebutuhan PT Pertamina dalam berbagai tipe dan ukuran.

Ia menilai galangan kapal nasional ingin agar Pertamina maupun  swasta memprioritaskan pengadaan kapal di dalam negeri dibanding impor. "Kami siap berkolaborasi dengan Pertamina maupun swasta lainnya," tuturnya.

Anita juga menyoroti masalah perizinan berlapis. Menurut dia, dalam operasional galangan kapal, satu izin kerap memicu rangkaian izin lanjutan yang jumlahnya bisa mencapai belasan, termasuk izin pengerukan untuk pemeliharaan sedimentasi.

Padahal, pengerukan tersebut bersifat rutin dan krusial untuk menjaga fasilitas galangan tetap berfungsi. “Kami bahkan harus mengurus izin pengerukan hanya untuk maintenance. Ini berat sekali bagi industri, padahal tujuannya agar galangan bisa tetap hidup,” jelasnya.

Para pemilik galangan kapal, lanjut dia, masih menghadapi lamanya proses impor barang dan peralatan, yang bisa memakan waktu hingga dua hingga tiga bulan. Proses yang melibatkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, hingga Bea Cukai Kementerian Keuangan dinilai belum terintegrasi dengan baik.

Perbedaan persepsi klasifikasi HS Code antar instansi juga disebut menjadi persoalan serius karena berdampak langsung pada biaya logistik, termasuk tingginya beban demurrage yang harus ditanggung pelaku usaha.

Lebih lanjut, Anita turut menyinggung adanya kesenjangan insentif fiskal bagi industri pelayaran dan galangan kapal Indonesia dibandingkan negara lain seperti China, yang memberikan dukungan luas tidak hanya dalam bentuk perpajakan, tetapi juga berbagai insentif industri lainnya.

"Kami berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret melalui penataan regulasi, percepatan perizinan, harmonisasi kebijakan impor, serta pemberian insentif yang kompetitif demi memperkuat daya saing industri galangan dan pelayaran nasional," tegas Anita.