JAKARTA - President Club menggelar diskusi bertema Indonesia's Forward: Kolaborasi untuk Ketahanan Nasional di President Lounge, lantai dasar Menara Batavia, Jakarta, Jumat (6/2/2026) lalu. Diskusi ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan dunia usaha mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan nasional.

Seperti diketahui, tahun ini konflik geopolitik global makin memanas dan meningkatkan ketidakpastian ekonomi global yang turut berdampak pada stabilitas ekonomi nasional. Diskusi ini menghadirkan Prof Budi Susilo Soepandji selaku keynote speaker.

Selain itu, turut hadir Staf Khusus Menteri Pertahanan Kris Wijoyo Soepandji; Chief Economist Trimegah Sekuritas & Soemitro Economic Forum Fakhrul Fulvian; Guru Besar Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Indonesia Prof Telisa Aulia Falianty; dan Executive Director President Club Prof Chandra Setiawan. Baca juga: BI Optimistis Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,7% di 2026

Fakhrul Fulvian menilai dunia sedang memasuki periode perubahan besar. Setiap perubahan selalu diikuti tantangan sosial, ekonomi, dan ketahanan negara. Dalam satu dekade terakhir, perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat, dari semi-digital menjadi digital penuh.

Di tengah perubahan tersebut, menurutnya, negara perlu memperkuat koordinasi fiskal dan moneter. ”Termasuk mengambil kebijakan yang tepat agar dunia usaha tetap bergerak dan ekonomi mampu tumbuh menuju target 8%,” katanya.

Sementara itu, Kris Wijoyo Soepandji menambahkan, mencapai pertumbuhan ekonomi 8% bukan hal yang mudah. Tapi jika semua terkonsolidasi dengan gotong royong, target 8% bisa dicapai. Astacita Presiden Prabowo Subianto poin kedua memiliki konsep defence supports economy, yaitu pengembangan sistem pertahanan dan keamanan yang mendukung ekonomi, melalui swasembada pangan, energi dan air.

Karena eksistensi negara itu seperti dua sisi koin yang tidak terpisahkan. Satu sisi ialah kedaulatan, sisi lainnya ialah kesejahteraan. Di setiap koin kan ada sisi angka dan garuda, maka meski angka berubah sesuai nilai ekonomi, gambar ‘garuda’ tidak berubah. ”Hadirnya garuda adalah representasi kedaulatan sehingga masuk dalam ranah pertahanan, karena pertahanan bermakna segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan,” jelasnya.

Prof Telisa Aulia Falianty menerangkan, kunci dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8% adalah pemerintah harus bisa menggunakan keunggulan yang dimiliki Indonesia. Menurutnya, dalam mencapai masyarakat yang sejahtera Indonesia punya keunggulan yang mirip dengan Chili.

Di mana Chili mengandalkan sumber daya alam untuk keluar dari middle income trap. Karenanya, kata Prof Telisa, pemerintah Indonesia bisa meniru pendekatan seperti Chili, yaitu memaksimalkan sumber daya alam digunakan untuk ketahanan nasional. “Game changer kita di mineral, tinggal butuh roadmap kelembagaan yang kuat,” tandasnya.

Ia menambahkan, kedaulatan nasional tidak berarti menutup diri dari investor asing . Yang diperlukan adalah keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepercayaan investor melalui kolaborasi yang saling menguntungkan.

Dengan demikian bisa menyerap banyak tenaga kerja dan mendatangkan pajak yang besar, seperti data center.
Selain itu, pemerintah juga berfokus mengelola UMKM agar mereka pelan-pelan naik kelas agar kontribusinya terhadap ekonomi makin besar.

Prof Chandra Setiawan menambahkan, pemerintah harus merancang regulasi yang pro terhadap pertumbuhan, stabilitas dan keadilan bagi pelaku usaha demi playing field yang sama. Semisal operasional ritel modern, seperti Indomaret-Alfamart yang saat ini tidak punya pembatasan jarak dan jam kerja.

Menurutnya, perlunya ada regulasi yang mengatur agar dunia usaha berjalan baik. Misalnya Indomaret-Alfamart buka sampai jam 22.00 WIB dan setelahnya konsumen bisa membeli ke warung-warung tradisional.

Lebih jauh, Prof Chandra mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih jauh dari merata, yaitu masih terpusat di Pulau Jawa. Indeks persaingan usaha baru kuat di 16 provinsi, seperti Jakarta dan 16 provinsi lainnya belum berkembang secara optimal. Baca juga: Pesan Suryopratomo untuk Pemerintah: Berikan Kepercayaan kepada Dunia Usaha

“Kalau memperhatikan indeks persaingan usaha hanya berada di Pulau Jawa, maka akan ada ketimpangan. Pertumbuhan (8%) sulit tercapai,” kata anggota Komisioner KPPU periode 2012-2018 dan 2018-2024 ini.

Sementara itu, Prof Budi Susilo Soepandji mengapresiasi pembahasan yang dinilainya komprehensif. Ia berharap forum ini tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan berlanjut dalam bentuk kolaborasi nyata.

Menurutnya, yang terpenting dari sebuah diskusi adalah tindak lanjutnya, yakni membangun kerja sama dan melihat masa depan bangsa dengan sikap optimistis bahwa Indonesia punya masa depan yang lebih baik. Acara ini dihadiri jajaran petinggi dari berbagai instansi, mulai dari Kadin Indonesia, Kementerian Perdagangan, Polri dan TNI, serta para lulusan dari Lemhannas.

(poe)