JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto akan menandatangani kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat (AS) pada bulan ini.

Airlangga mengatakan kesepakatan itu akan ditandatangani Prabowo saat menghadiri acara di Amerika Serikat pada 19 Februari 2026 ini.

"Disampaikan bahwa Bapak Presiden rencananya akan menghadiri acara pada tanggal 19, dan di sekitar tanggal tersebut juga akan ada rencana penandatanganan ART, Agreement on Reciprocal Tariff," kata Airlangga di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Baca juga: Menanti 19 Februari, Tarif Ekspor RI ke AS di Ujung Tanda Tangan

Sebagai informasi, Prabowo sebelumnya telah mendapat undangan untuk menghadiri rapat perdana Dewan Perdamaian atau Board of Peace di AS pada 19 Februari.

Lebih lanjut, Airlangga juga menyampaikan, perkembangan perundingan dagang antara Indonesia dan AS terus dilaporkan secara berkala kepada Prabowo.

"Tadi dilaporkan juga kepada Bapak Presiden dan kita lihat perkembangan selanjutnya,” katanya.

Baca juga: Prabowo Akan Hadiri Rapat Perdana Board of Peace di Amerika Serikat

Saat ditanya soal angka kesepakatan, Airlangga mengatakan pemerintah masih menunggu draf akhir kesepakatan tersebut.

"Kemudian, ada hal-hal lain yang juga akan kita tunggu sampai semuanya 100 persen selesai," jelasnya.

Tarif Trump untuk RI

Diketahui, penandatanganan Agreement on Reciprocal Tariff atau ART merupakan kelanjutan dari negosiasi tarif antara Indonesia dan AS sejak tahun lalu.

Pada 22 Juli 2025, AS dan Indonesia menyepakati pernyataan bersama mengenai kerangka kerja ART yang menyebutkan bahwa AS akan memangkas tarif impor dari 32 persen menjadi 19 persen untuk produk asal Indonesia.

Negosiasi kemudian berlanjut pada 22 Desember 2025, ketika delegasi Indonesia dan Kantor Perwakilan Dagang AS di Washington DC menyepakati substansi kesepakatan soal tarif impor tersebut.

Salah satu poin penting dalam kesepakatan tersebut adalah kepastian AS untuk menghapus tarif impor khusus pada komoditas seperti sawit, kopi, minyak kelapa, dan kakao.

Selain itu, Indonesia juga berkomitmen mengatasi hambatan nontarif yang menghambat kerja sama antara kedua negara melalui deregulasi kebijakan.