Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Nasional sebagai transformasi dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).  Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Satrio Adhitomo mengatakan, dewan tersebut akan memiliki fungsi dan kerja yang berbeda dengan DNKI.

“Sebetulnya ini transformasi dari DNKI. Hampir sama, tapi satuan kerjanya nanti lebih spesifik,” ujar Satrio dalam acara PROMISE II IMPACT, Kamis (12/2/2026).

Ia menyebutkan, dalam struktur baru tersebut akan terdapat unit-unit kerja yang menangani bidang khusus, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), literasi keuangan, keuangan digital, keuangan syariah, asuransi, serta sektor terkait lainnya.

“Jadi ada yang khusus mengurus UMKM, literasi, keuangan digital, syariah, asuransi, dan lain-lain. Lebih spesifik saja,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, transformasi lembaga sempat diusulkan menjadi komite nasional. Namun, Prabowo ingin agar fokusnya diarahkan pada konsep kesejahteraan keuangan, sehingga rencana tersebut kembali disesuaikan.

“Tapi Pak Presiden mengusulkan konsep kesejahteraan keuangan, jadi payung hukumnya diubah lagi,” ujarnya.

Ia menambahkan, proses penyusunan regulasi tersebut saat ini sedang dikoordinasikan oleh Sekretariat Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Bahkan, menurut Satrio, pembahasan terkait perubahan kelembagaan ini sedang berlangsung dalam rapat lintas instansi, termasuk bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Adapun terkait target pembentukan, Satrio menyampaikan pemerintah menargetkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Nasional dapat diselesaikan pada tahun ini.

“Harusnya tahun ini selesai,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan hadiah kepada para buruh saat Hari Buruh Internasional atau May Day tahun 2025. Prabowo menegaskan akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

"Saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini, saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional," kata Prabowo saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Dia mengatakan dewan tersebut akan diisi semua pimpinan serikat buruh di Indonesia. Tugas mereka yakni, mempelajari keadaan para buruh dan memberi nasihat kepada Presiden terkait undang-undang (UU) yang merugikan buruh.

"Mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada presiden mana UU yang enggak beres dan enggak melindungi beres, mana regulasi yang enggak bener dan segera akan kita perbaiki," jelasnya.

Selain itu, Prabowo berjanji segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini untuk melindungi para pekerja atau buruh Indonesia yang terkena PHK.

"Kita akan segera membentuk Satgas PHK, kita tidak akan membiarkan rakyat kita, kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita negara akan turun tangan," tutur Prabowo.