Ringkasan Berita:

• Pemerintah menyetujui alokasi impor 1.000 ton beras khusus dari Amerika Serikat (AS).
• Yakni dalam skema dagang timbal balik. 
• Di tengah lonjakan produksi nasional yang menembus 34,69 juta ton pada 2025, muncul pertanyaan: apakah kebijakan ini berisiko mengganggu petani dalam negeri?

 

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Indonesia berkomitmen pembukaan impor beras klasifikasi khusus sebanyak 1.000 ton dari Amerika Serikat (AS) dalam kerangka perjanjian dagang timbal balik kedua negara.

Lantas muncul pertanyaan apakah kebijakan ini berisiko mengganggu petani dalam negeri?

Dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menegaskan, realisasi impor tersebut tetap bergantung pada kebutuhan dan permintaan dalam negeri.

Dalam keterangannya, yang diterima Tribunnews pada Sabtu (21/2/2026), Kemenko Perekonomian menyebut bahwa selama lima tahun terakhir Indonesia tidak melakukan impor beras dari AS.

Komitmen impor sebesar 1.000 ton itu dinilai tidak signifikan.

Menurut Kemenko Perekonomian, impor 1.000 ton beras tersebut hanya sekitar 0,00003 persen dari total produksi beras nasional yang pada 2025 mencapai 34,69 juta ton.

Produksi Nasional Melonjak

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi beras Indonesia sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai 34,69 juta ton, naik 4,07 juta ton atau 13,29 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menyatakan peningkatan tersebut sejalan dengan tren positif produksi padi nasional.

“Produksi beras sepanjang Januari sampai dengan Desember 2025 itu mencapai 34,69 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 13,29 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024,” ujar Ateng dalam rilis BPS, Senin (2/2/2026).

Lebih lanjut, Ateng menjelaskan bahwa dari sisi hulu, produksi padi nasional juga mengalami peningkatan yang cukup tajam.

Baca juga: Prabowo: Perjanjian Dagang dengan AS Masih Untungkan RI Meski Dianulir Mahkamah Agung

Sepanjang Januari–Desember 2025, produksi padi tercatat mencapai 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG), naik 7,06 juta ton GKG atau 13,29 persen dibandingkan tahun 2024.
 
“Sejalan dengan gambaran luas panen, produksi padi pada Desember 2025 sebesar 2,44 juta ton gabah kering giling atau GKG atau mengalami peningkatan sebesar 22,23 persen dibandingkan Desember 2024 yang nilainya 2,0 juta ton GKG."

"Dengan demikian produksi padi sepanjang Januari-Desember 2025 tercatat 60,21 juta ton GKG atau mengalami peningkatan sebesar 7,06 juta ton GKG setara dengan peningkatan 13,29 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024,” jelasnya, mengutip laman pertanian.go.id.
 
Menurut Ateng, peningkatan produksi padi tidak terlepas dari membaiknya produktivitas nasional.

Rata-rata produktivitas padi dalam kualitas gabah kering panen (GKP) pada tahun 2025 mencapai 63,55 kuintal per hektare, sementara dalam kualitas gabah kering giling (GKG) mencapai 53,18 kuintal per hektare.
 
Selain produktivitas, perluasan luas panen juga menjadi faktor penting.

Ateng menyebut, luas panen padi sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai 11,32 juta hektare, meningkat 12,69 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Serapan Dalam Negeri Melonjak 700 Persen

Di sisi lain, serapan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari produksi dalam negeri menunjukkan peningkatan signifikan.

Kepala (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menyebut serapan setara beras pada Januari 2026 mencapai sekitar 112 ribu ton, melonjak lebih dari 700 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya sekitar 14 ribu ton.

“Serapan awal tahun ini meningkat pesat. Tahun lalu itu 14 ribu ton satu bulan. Tahun ini 112 ribu ton,” ujar Amran dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Selasa (3/2/2026), mengutip laman badanpangan.go.id.

"Dalam mengakselerasi target tersebut, kami mengoptimalkan tim jemput pangan untuk komoditas gabah kering panen dan jagung pipil kering."

"(Kami) selalu sinergi dengan TNI, Polri dan petugas PPL, petugas penyuluh pertanian, untuk memastikan serapan GKP any quality telah memasuki usia panen," kata dia lagi.

Sementara itu, kondisi harga gabah di tingkat petani secara nasional juga terpantau stabil dan berada pada level yang menguntungkan.

Berdasarkan Panel Harga Pangan yang dikelola Bapanas, per 2 Februari 2026 rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani tercatat sebesar Rp 6.790 per kilogram (kg), berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan sebesar Rp 6.500 per kg.

(Trbunnews.com/Garudea Prabawati)