Usulan Ketua DPD RI agar masyarakat ikut patungan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) memantik kritik. Gagasan tersebut dinilai menimbulkan persoalan mendasar terkait tanggung jawab negara dalam pembiayaan program publik.

Sultan Bachtiar Najamudin sebelumnya mengajak publik berpartisipasi melalui mekanisme gotong royong atau urunan sehingga pelaksanaan MBG tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

“Pernyataan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin soal masyarakat patungan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) menurut saya problematis ya,” ujar pengamat politik Nurul Fatta kepada RMOL, Selasa, 24 Februari 2026.

Ia mengakui kapasitas fiskal pemerintah memiliki keterbatasan. Meski demikian, menurutnya, MBG merupakan kewajiban negara dalam kerangka fungsi kesejahteraan yang semestinya dibiayai melalui instrumen anggaran publik.

“Kita semua paham anggaran negara terbatas. Tetapi program seperti MBG adalah mandat negara dalam kerangka fungsi welfare state,” tegasnya.

Nurul Fatta menilai pengalihan pembiayaan kepada partisipasi sukarela warga berpotensi mengaburkan peran pemerintah sebagai penanggung jawab utama layanan publik.

“Ketika pembiayaan publik dialihkan pada partisipasi sukarela masyarakat, itu berpotensi menggeser tanggung jawab negara menjadi beban kolektif warga negaranya,” jelasnya.

Ia turut menyoroti pola pengelolaan MBG yang menurutnya tidak sepenuhnya berbasis solidaritas sosial, melainkan menerapkan pendekatan industrial dengan rantai pasok serta manajemen distribusi terstruktur.

“Apalagi MBG dikelola dengan pendekatan industrial, ada rantai pasok, vendor, manajemen distribusi, bahkan skema keuntungan dan efisiensi. Ini bukan kerja bakti kampung yang berbasis solidaritas langsung,” paparnya.

Atas dasar itu, ia memandang terdapat ketidaksinkronan logika apabila publik diminta menyumbang sementara operasional program berjalan dengan orientasi bisnis.

“Jika masyarakat patungan lalu dana itu masuk ke sistem pengelolaan yang berorientasi bisnis, maka terjadi ketimpangan cara berpikir tuh, publik didorong menyumbang, operator MBG memperoleh untung,” pungkasnya.