Liputan6.com, Teheran - Sejumlah negara besar di Eropa menyatakan kesiapan untuk berkontribusi dalam menjaga keamanan jalur pelayaran di Selat Hormuz, di tengah meningkatnya ketegangan akibat konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Belanda pada Kamis (19/3/2026) menyampaikan komitmen mereka untuk mendukung upaya memastikan jalur aman bagi kapal-kapal komersial yang melintas di selat strategis tersebut. Dalam pernyataan bersama, mereka juga mengecam keras serangan Iran terhadap kapal dagang tak bersenjata di kawasan Teluk.

Namun, beberapa negara Eropa segera menegaskan bahwa dukungan tersebut tidak berarti keterlibatan militer langsung dalam waktu dekat. Italia, Jerman, dan Prancis menekankan bahwa kontribusi yang dimaksud lebih mengarah pada inisiatif multilateral yang kemungkinan dijalankan setelah tercapainya gencatan senjata.

Pernyataan itu muncul saat blokade efektif Iran di Selat Hormuz telah mengganggu arus perdagangan global. Jalur maritim ini merupakan salah satu yang paling vital di dunia, dengan sekitar 20 persen pasokan minyak mentah dan gas alam cair global melewati kawasan tersebut pada kondisi normal, dikutip dari laman France24, Jumat (20/3).

Sejak konflik pecah pada 28 Februari, puluhan kapal komersial dilaporkan terdampak. Sedikitnya 23 kapal, termasuk 10 kapal tanker, mengalami insiden atau serangan. Organisasi Maritim Internasional mencatat sekitar 20.000 pelaut kini terjebak di lebih dari 3.200 kapal di sekitar wilayah tersebut.

Dalam pernyataan bersama, keenam negara itu menyuarakan keprihatinan mendalam atas eskalasi konflik dan mendesak Iran untuk segera menghentikan berbagai aksi yang mengancam keselamatan pelayaran, termasuk penanaman ranjau, serangan drone, dan rudal.

Mereka juga menegaskan bahwa kebebasan navigasi merupakan prinsip fundamental hukum internasional, sebagaimana diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Gangguan terhadap jalur ini dinilai akan berdampak luas, terutama bagi negara-negara yang bergantung pada pasokan energi global.

Meski demikian, seruan Presiden AS Donald Trump agar negara-negara sekutu turut serta membuka kembali Selat Hormuz secara militer belum mendapat respons positif. Sejumlah negara menilai kondisi keamanan saat ini masih terlalu berisiko untuk pengerahan kekuatan militer.

Menteri Pertahanan Italia Guido Crosetto menegaskan bahwa langkah yang direncanakan bukanlah “misi perang”. Ia menekankan bahwa keterlibatan baru dapat dipertimbangkan jika telah ada gencatan senjata serta kerangka kerja internasional yang jelas, idealnya di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pandangan serupa disampaikan Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius, yang menyebut partisipasi militer negaranya akan bergantung pada situasi pascakonflik dan persetujuan parlemen.

Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengungkapkan bahwa negaranya tengah menjajaki kemungkinan pembentukan kerangka kerja internasional melalui PBB untuk menjamin keamanan navigasi di kawasan tersebut setelah konflik mereda.

Di sisi lain, pejabat pertahanan Inggris mengakui tingginya ancaman di kawasan membuat banyak negara enggan mengirim kapal perang saat ini. London sendiri telah mengirim sejumlah kecil perencana militer ke Komando Pusat AS guna membantu menyusun opsi penanganan ke depan.

Situasi di Selat Hormuz kini menjadi salah satu titik krisis global paling krusial, dengan potensi dampak besar terhadap stabilitas energi dan perdagangan internasional jika konflik terus berlanjut.