Ringkasan Berita:

• Indonesia bukan satu-satunya negara yang menyiapkan kebijakan hemat energi di tengah gejolak pasokan minyak dan gas global.
• Korea Selatan meluncurkan kampanye nasional, Eropa memangkas pajak listrik, sementara Indonesia menggodok WFH sekali sepekan.
• Respons tiap negara berbeda, tetapi tujuannya sama: menekan konsumsi dan menjaga ekonomi dari lonjakan biaya energi.

TRIBUNNEWS.COM – Wacana penghematan energi bukan hanya muncul di Indonesia.

Di tengah tekanan pasokan minyak dan gas global, sejumlah negara mulai menerapkan langkah efisiensi, mulai dari usulan work from home (WFH) sekali sepekan, pembatasan kendaraan, pemotongan pajak listrik, hingga imbauan mandi lebih singkat.

Salah satu langkah paling mencolok datang dari Korea Selatan. Presiden Lee Jae Myung menyerukan kampanye hemat energi nasional saat negaranya menghadapi risiko gangguan pasokan energi akibat gejolak di Timur Tengah.

Seperti diberitakan Reuters dan dimuat ulang TimesLIVE, Lee meminta lembaga publik mengurangi penggunaan kendaraan penumpang, sementara pemerintah juga mengajak warga mengubah kebiasaan sehari-hari agar konsumsi energi turun.

Dalam laporan itu, pemerintah Korea Selatan mendorong warga menjalankan 12 langkah hemat energi, antara lain memperpendek durasi mandi, mengisi daya ponsel dan kendaraan listrik pada siang hari, serta menggunakan mesin cuci dan vacuum cleaner pada waktu tertentu.

Presiden Lee menegaskan situasi ini membutuhkan respons cepat dari negara.

“Saat ini, yang paling penting bukan menghemat keuangan pemerintah, melainkan menyalurkan anggaran dengan cepat dan efektif ke tempat-tempat yang paling membutuhkan,” kata Lee, seperti dikutip dari Reuters.

Di Indonesia, pendekatan yang mengemuka sejauh ini lebih condong pada pengurangan mobilitas kerja.

Pemerintah tengah membahas kebijakan WFH satu kali dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN), bahkan skema serupa juga dianjurkan untuk sektor swasta, sebagai salah satu cara menekan konsumsi BBM di tengah ketidakpastian energi global.

Wacana itu menguat setelah pemerintah menilai pola kerja hibrida bisa menjadi salah satu opsi cepat untuk mengurangi beban konsumsi energi dari perjalanan harian pegawai.

Baca juga: Prabowo Wacanakan WFH 1 Hari Seminggu Imbas Konflik AS vs Iran, Bappisus: Sedia Payung sebelum Hujan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menekankan bahwa kebijakan ini disusun agar ada keseimbangan antara produktivitas dan efisiensi energi.

“Ada waktu-waktu tertentu yang memang tidak bisa sepenuhnya dikerjakan dari rumah,” ujar Airlangga.

Artinya, pemerintah tidak sedang mendorong WFH penuh, melainkan satu hari kerja dari rumah dalam sepekan sebagai langkah taktis untuk menghemat bahan bakar dan mengurangi tekanan biaya energi.

Namun, bila dibandingkan dengan negara lain, kebijakan Indonesia masih berada pada tahap yang relatif moderat. Indonesia baru menyentuh sisi mobilitas kerja, belum masuk pada pengaturan perilaku konsumsi energi rumah tangga secara detail seperti yang dilakukan Korea Selatan.

Korsel Lebih Agresif

Bukan hanya mengubah kebiasaan warga, Korea Selatan juga menyiapkan langkah struktural di sektor energi.

Masih menurut laporan Reuters, pemerintah Seoul akan mengoperasikan kembali lima reaktor nuklir pada Mei, melonggarkan pembatasan pembangkit batu bara, serta memperluas energi terbarukan untuk menekan ketergantungan jangka panjang terhadap LNG.

Menteri energi Korsel, Kim Sung-whan, juga menyebut pembatasan kendaraan sektor swasta masih bersifat sukarela untuk saat ini, tetapi bisa ditinjau ulang bila level krisis energi meningkat. Pernyataan itu menunjukkan bahwa Korea Selatan sedang menyiapkan skenario yang jauh lebih keras jika kondisi pasokan memburuk.

Langkah tersebut bukan tanpa alasan.

Reuters melaporkan sekitar 70 persen impor minyak mentah Korea Selatan melewati Selat Hormuz, jalur vital yang kini menjadi titik rawan gangguan distribusi energi dunia.

Eropa Tempuh Jalur Insentif

Jika Korea Selatan menekan sisi konsumsi dan pasokan sekaligus, negara-negara Eropa banyak memilih jalur insentif fiskal.

Seperti dilaporkan Reuters, Uni Eropa tengah membahas serangkaian langkah darurat, termasuk pemotongan pajak listrik, pengurangan biaya jaringan, dan pemberian subsidi negara untuk melindungi rumah tangga maupun industri dari lonjakan harga energi.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen disebut mendorong negara-negara anggota untuk menggunakan ruang kebijakan fiskal yang tersedia agar tekanan terhadap konsumen bisa segera diredam.

Fokusnya bukan hanya penghematan, tetapi juga menjaga agar industri tidak terpukul terlalu dalam oleh lonjakan harga listrik dan gas.

Di antara negara Eropa, Spanyol termasuk yang bergerak cepat.

Reuters memberitakan Madrid menyiapkan paket dukungan sekitar 5 miliar euro, termasuk pemotongan PPN listrik menjadi 10 persen dan bantuan harga bahan bakar untuk sektor yang terdampak seperti transportasi dan pertanian.

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez bahkan menyinggung beban perang terhadap ekonomi domestik.

“Kita tidak bisa terus-menerus membayar dampak perang dengan mengorbankan kesejahteraan rakyat,” ujar Sanchez, seperti dikutip Reuters.

Model Eropa ini berbeda dengan Indonesia dan Korea Selatan. Jika Jakarta bicara pengurangan perjalanan kerja dan Seoul bicara perubahan perilaku plus bauran energi, Eropa cenderung memakai dompet negara untuk menahan gejolak harga di level rumah tangga dan industri.

India, China, Pakistan Juga Bergerak

Kebijakan hemat energi dan pengamanan pasokan juga meluas ke negara-negara Asia lainnya.

Dalam laporan kompilasi globalnya, Reuters menyebut India mulai meninjau ekspor bahan bakar bila diperlukan demi memastikan pasokan domestik tetap aman.

Pemerintah India juga mengarahkan kilang untuk memaksimalkan produksi LPG demi menjaga kebutuhan ratusan juta rumah tangga.

Sementara itu, China dan Serbia disebut membatasi ekspor bahan bakar untuk menjaga cadangan dalam negeri, sedangkan Jepang dan Korea Selatan meningkatkan pemanfaatan batu bara serta nuklir demi menahan tekanan pasokan.

Di sisi lain, Pakistan mengambil langkah yang lebih langsung terhadap konsumsi pemerintahan.

Berdasarkan laporan Associated Press (AP) yang dirangkum dalam sejumlah pemberitaan internasional, pemerintah Pakistan memangkas alokasi BBM gratis untuk kendaraan pemerintah dan menutup sekolah selama dua pekan sebagai bagian dari respons terhadap tekanan energi.

(*)