Padahal, kata dia, saat ini moda transportasi pesawat sudah tidak lagi relevan untuk dianggap sebagai barang mewah. Sebab, hampir semua orang saat ini bisa menikmati layanan masing-masing maskapai. 

Selain dianggap sebagai barang mewah, dia melanjutkan, harga tiket pesawat yang melambung juga didasari oleh harga suku cadang, bahan bakar, termasuk bea masuk komponen suku cadang.

"Avtur sudah lama mahal kena pajak pula," ujar Lasarus.

Karenanya, dia meminta, agar Kementerian Perhubungan dapat secara bersama dengan instansi lain untuk menemukan solusi mahalnya tiket pesawat domestik di Indonesia.

"Ini harus dicarikan jalan keluarnya, kasihan masyarakat kalau terus berkutat di sini," ucap politikus PDIP itu.

Dalam kesempatan serupa, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, pemerintah rutin memantau penetapan harga tiket pesawat saat momentum Lebaran, Natal, dan tahun baru.

Ia menjelaskan, saat itu merupakan peak season sehingga maskapai umumnya akan memberlakukan besaran harga dengan merujuk pada tarif batas atas (TBA) yang sudah ditentukan.

Namun, kata dia, Kementerian Perhubungan tak segan untuk menjatuhkan sanksi apabila ditemukan pelanggaran. "(Apakah pernah terjadi pelanggaran?) Mungkin sekali dua kali ada," ujar Dudy.

Direktur Operasi PT Garuda Indonesia Dani Haikal mengatakan, maskapainya mengikuti aturan pemerintah dalam menentukan besaran tarif, termasuk menggunakan TBA.

"Jadi, tiket yang sudah dijual Garuda itu tidak pernah keluar dari apa yang sudah digariskan oleh regulator," kata Dani.