INILAHKORAN.ID - Wacana pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Tasikmalaya menuai sorotan. Tekanan fiskal daerah yang kian berat, termasuk pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat, disebut menjadi pemicu munculnya kebijakan tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya, Dodo Rosada, menilai rencana PHK massal PPPK tersebut bukan langkah yang tepat dan berpotensi merugikan masyarakat luas.

Menurutnya, kebijakan PPPK paruh waktu yang muncul akibat keterbatasan anggaran merupakan keputusan yang tidak populis. Ia menegaskan bahwa para PPPK diangkat melalui proses dan pengabdian panjang, sehingga tidak layak menjadi pihak yang pertama dikorbankan.

“Bagi kami ini kebijakan yang tidak populis. Mereka diangkat bukan tanpa alasan, banyak yang sudah mengabdi puluhan tahun,” ujar Dodo.(27/3)

Ia mendorong pemerintah daerah untuk mencari solusi alternatif, salah satunya dengan melakukan efisiensi anggaran pada program-program yang dinilai kurang berdampak langsung bagi masyarakat.

Dodo mencontohkan sejumlah kegiatan seperti sosialisasi dan seminar yang kerap menyerap anggaran besar, namun manfaatnya dinilai belum maksimal. Menurutnya, kegiatan semacam itu dapat dikurangi untuk menekan beban belanja daerah.

“Kurangi kegiatan yang anggarannya besar tapi manfaatnya kecil, seperti seminar atau sosialisasi dengan peserta banyak. Itu bisa jadi solusi daripada memutus PPPK,” katanya.

Selain itu, ia juga menyoroti pengeluaran untuk makan dan minum (mamin) dalam berbagai kegiatan pemerintahan yang bisa ditekan sebagai bagian dari efisiensi.

Lebih jauh, Dodo mengingatkan bahwa kebijakan PHK PPPK berpotensi menimbulkan dampak sosial yang luas, termasuk meningkatnya angka pengangguran di daerah.

“Kalau mereka diberhentikan, akan terjadi penumpukan pengangguran. Sementara kebutuhan hidup tetap berjalan. Ini bisa berdampak luas,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa keselamatan dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pemerintah.

“Keselamatan rakyat itu hukum tertinggi. Jangan sampai kebijakan justru merugikan masyarakat,” pungkasnya.