Gempita mudik Lebaran 2026 dibayangi awan mendung ekonomi. Memanasnya palagan Iran melawan Israel yang melibatkan Amerika Serikat (AS) bukan sekadar isu global, melainkan ancaman nyata bagi kantong rakyat di dalam negeri. Penurunan arus mudik tahun ini dinilai wajar sebagai dampak domino dari melemahnya daya beli dan ketidakpastian global yang kian liar.

Penasihat Center of Sharia Economic Development (CSED) dari Indef, Abdul Hakam Naja, blak-blakan menyebut kondisi ini dipicu oleh inflasi yang mulai mencekik. "Kenaikan harga barang imbas inflasi Februari 2026 sebesar 0,68 persen menjadi pukulan awal. Kondisi ekonomi dan politik global sangat tidak menentu," tegas Hakam kepada Inilah.com, Senin (16/3/2026).

Dolar Tembus Rp17.000: Subsidi Energi di Ujung Tanduk

Satu hal yang paling menyesakkan adalah amuk kurs Dolar AS yang kini sudah bertengger di angka Rp17.000. Angka ini jauh melampaui asumsi APBN 2026 yang dipatok di Rp16.500. Efeknya? Harga barang impor, mulai dari pangan hingga energi, melonjak tajam.

Pemerintah memang menjamin harga BBM tidak akan naik hingga Idulfitri. Namun, bagi Hakam, janji itu menyisakan tanda tanya besar. Dengan harga minyak mentah Brent yang sempat terbang ke level US$119,5 per barel --jauh di atas asumsi APBN sebesar US$70-- beban subsidi dipastikan membengkak.

"Subsidi energi Rp210,06 triliun akan jebol jika harga minyak terus tinggi. Pemerintah harus berani melakukan efisiensi energi dan segera mengeksekusi transisi ke BBM nabati seperti sawit, singkong, dan tebu yang dicanangkan Presiden Prabowo secara profesional," ujarnya.

Efisiensi Ekstrem: Potong Gaji Pejabat!

Di tengah situasi pelik ini, Hakam melontarkan usulan radikal demi menyelamatkan uang negara. Ia meminta pemerintah melakukan penghematan besar-besaran, mulai dari memangkas anggaran seremonial, perjalanan dinas, hingga kebijakan bekerja dari mana saja (Work From Anywhere).

"Langkah nyata harus dimulai dari atas. Potong gaji dan tunjangan pejabat mulai dari Presiden, Wapres, DPR, hingga eselon I dan II. Ini bukan hanya soal menghemat dana APBN, tapi membangun solidaritas nasional di tengah ketidakpastian global," cetus Hakam.

Darurat Cadangan Energi dan Pangan

Kekhawatiran lain yang disoroti Indef adalah rapuhnya ketahanan energi nasional. Saat ini, kapasitas penyimpanan stok energi Indonesia hanya cukup untuk 20 hari. Angka ini jauh di bawah standar internasional (International Energy Agency) yang minimal 90 hari.

Masalah kian pelik karena pembangunan fasilitas cadangan energi sesuai Perpres No. 96 Tahun 2024 hanya boleh menggunakan APBN. Hakam mendesak adanya perubahan aturan agar pihak swasta bisa ikut terlibat dalam penyediaan fasilitas vital ini.

Tak berhenti di energi, ancaman juga mengintai meja makan warga pasca-Idulfitri. Konflik di Selat Hormuz berisiko menghentikan pasokan pupuk nitrogen dari negara-negara Teluk. Padahal, pupuk ini sangat vital bagi produksi gandum, kedelai, dan gula yang sebagian besar masih kita impor.

"Pemerintah harus segera memitigasi gejolak ini. Jika krisis di Timur Tengah tidak berakhir, kenaikan harga pangan dunia akan menghantam ketahanan pangan nasional kita secara langsung," pungkasnya.