Ringkasan Berita:

• Iran mengkaji undang-undang untuk mengenakan biaya tol kapal di Selat Hormuz.
• Kebijakan ini muncul di tengah eskalasi konflik dengan Israel dan AS.
• Penutupan selat berdampak besar pada pasokan energi global dan perdagangan dunia.

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah tengah mempertimbangkan rancangan undang-undang yang mewajibkan negara-negara membayar biaya bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran paling vital di dunia.

Menurut laporan kantor berita semi-resmi ISNA, proposal tersebut mengusulkan penerapan tarif atau tol bagi kapal-kapal yang menggunakan koridor maritim tersebut.

Kebijakan ini ditujukan untuk memonetisasi peran strategis selat sebagai jalur utama distribusi energi, logistik pangan, dan perdagangan global.

Seorang anggota parlemen di Teheran menyatakan bahwa negara-negara yang menikmati keamanan jalur pelayaran di Selat Hormuz “harus membayar biaya dan pajak kepada Iran.”

Ia menegaskan bahwa selat tersebut selama ini berfungsi sebagai “jalur aman” yang menopang rantai pasokan internasional, mengutip Anadolu Agency, Kamis (19/3/2026). 

Wacana ini muncul di tengah meningkatnya eskalasi konflik regional, terutama setelah serangan gabungan oleh dan pada 28 Februari lalu yang menewaskan sekitar 1.300 orang.

Baca juga: Eskalasi Memanas, Arab Saudi Buka Peluang Aksi Militer terhadap Iran

Termasuk pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. 

Sebagai balasan, Iran meluncurkan serangan pesawat tak berawak dan rudal ke berbagai target di kawasan.

Serta secara efektif menutup Selat Hormuz.

Penutupan ini berdampak besar terhadap pasar energi global.

Mengingat jalur tersebut biasanya dilalui sekitar 20 juta barel minyak per hari.

Dan mencakup sekitar 20 persen perdagangan gas alam cair dunia.

Langkah Iran mempertimbangkan tarif kapal ini dinilai berpotensi memperparah ketegangan sekaligus mengganggu stabilitas pasokan energi global jika benar-benar diterapkan.

(*)