tirto.id - Konflik geopolitik di Timur Tengah antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran berpotensi membawa dampak serius terhadap perekonomian Indonesia. Penutupan jalur distribusi minyak dunia di Selat Hormuz dinilai dapat memicu lonjakan harga minyak global dan menekan stabilitas fiskal nasional.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, mengatakan penutupan Selat Hormuz berisiko mendorong harga minyak mentah dunia melonjak tajam.

“Proyeksi harga minyak mentah dapat menembus 100-120 dolar AS per barrel. Selat Hormuz yang terganggu akan memengaruhi 20 persen pasokan minyak dunia,” kata Bhima saat dihubungi Tirto, Minggu (1/3/2026).

Ia menjelaskan situasi makin kompleks karena banyak perusahaan logistik menghadapi kendala asuransi akibat kawasan konflik. Artinya, selain faktor perang, hambatan asuransi membuat kapal-kapal enggan melintas di wilayah konflik sehingga pasokan minyak global makin terganggu dan biaya impor melonjak.

“Kondisi diperburuk oleh ditolaknya pengajuan asuransi oleh berbagai kapal logistik yang melewati areal konflik. Situasi ini menyebabkan kesulitan importasi minyak bagi banyak negara,” jelasnya.

Sebagai negara net importir minyak, kata Bhima, Indonesia dinilai akan menanggung dampak besar, khususnya terhadap harga bahan bakar minyak (BBM) dan beban anggaran negara.

Dalam hal ini, mengingat Indonesia masih bergantung pada impor minyak. Tiap lonjakan harga minyak dunia langsung meningkatkan biaya BBM di dalam negeri dan menekan anggaran negara.

Dalam simulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, Bhima memaparkan tiap kenaikan harga minyak di atas asumsi anggaran berimplikasi signifikan terhadap belanja negara.

“Dalam simulasi APBN 2026, setiap 1 dolar AS per barrel kenaikan harga minyak di atas asumsi APBN akan membuat belanja negara bertambah Rp10,3 triliun,” ujarnya.

Ia menambahkan jika harga minyak menembus kisaran 100 dolar AS 120 Dolar AS per barel, beban fiskal bisa melonjak drastis. “Artinya jika minyak tembus 100 dolar AS sampai dengan 120 dolar AS maka belanja negara bisa naik hingga Rp515 triliun pada 2026,” terang dia.

Beban tersebut tidak hanya berasal dari subsidi BBM, tetapi juga kewajiban negara terhadap badan usaha energi. Bhima menjelaskan apabila harga minyak dunia naik, negara harus keluar uang lebih banyak, bukan cuma untuk menahan harga BBM agar tidak naik, tetapi juga untuk menutup kerugian Pertamina dan biaya listrik. Jadi, beban keuangan negara datang dari dua arah sekaligus.

“Bukan hanya beban subsidi BBM, tapi juga kompensasi ke Pertamina, dan beban subsidi listrik. Ada beban ganda langsung ke APBN,” katanya.

Dia juga mengatakan saat konflik global memanas, investor cenderung menarik dananya dari Indonesia dan memindahkannya ke aset yang lebih aman, sehingga nilai tukar rupiah ikut melemah dan memperberat tekanan ekonomi.

“Kondisi diperburuk oleh kekhawatiran flight to quality dari investor menyebabkan pelemahan rupiah,” lanjut Bhima.

Adapun dampak lainnya adalah kepada sektor pangan, khususnya komoditas yang bergantung pada impor. Hal ini mengingat Indonesia masih mengimpor sebagian bahan pangan seperti kedelai, gandum, dan daging.

Dengan adanya kenaikan harga minyak dan pangan impor, katanya, maka akan membuat biaya hidup naik, sementara penghasilan tidak ikut naik. Akibatnya, kemampuan belanja masyarakat perlahan terus menurun.

“Pangan rentan terdampak, terutama yang sensitif terhadap fluktuasi kurs dan gangguan rantai impor, seperti kedelai, gandum, daging. Imported inflation dari minyak dan pangan akan menciptakan downward spirall ke daya beli masyarakat,” jelasnya.

Dia juga memperingatkan potensi krisis ekonomi yang lebih luas jika konflik geopolitik global terus berlanjut dan berdampak pada stabilitas ekonomi negara-negara berkembang, tentu termasuk Indonesia.

Ia menilai eskalasi konflik yang berkepanjangan dapat menimbulkan tekanan sistemik terhadap perekonomian global.

Dalam konteks domestik, Bhima menyoroti keberlanjutan kebijakan subsidi energi yang dinilai tidak bisa dipertahankan tanpa penyesuaian anggaran. Menurutnya, pemerintah memiliki ruang kebijakan yang terbatas dan harus melakukan realokasi belanja negara.

Dia mengusulkan agar pemerintah kemungkinan harus mengalihkan anggaran dari program lain seperti makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih untuk menambah subsidi BBM dan listrik. Menurutnya, menjaga harga energi lebih penting demi menahan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi.

“Tidak bisa harus disesuaikan alokasi subsidi energi. Paling mungkin ambil dari alokasi MBG dan Kopdes Merah Putih. Menjaga subsidi energi jauh lebih penting bagi stabilitas ekonomi ketimbang MBG.”

Ia menegaskan apabila pemerintah tidak segera merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, maka badan usaha milik negara di sektor energi, seperti Pertamina dan PLN akan menanggung kerugian. Lalu, harga BBM dan listrik non-subsidi naik, harga barang ikut naik, sehingga akhirnya masyarakat makin berat memenuhi kebutuhan.

“Kalau tidak segera melakukan revisi APBN 2026 maka keuangan Pertamina dan PLN akan berdarah, menciptakan tekanan kenaikan harga diawali dengan BBM dan listrik nonsubsidi merembet ke inflasi dan tekanan daya beli,” ucapnya.

Berdasarkan data yang disampaikan CELIOS, lonjakan harga minyak mentah dunia menjadi salah satu ancaman utama bagi stabilitas anggaran dan ekonomi nasional, terutama karena Indonesia masih bergantung pada energi fosil impor.

Dalam data yang dipaparkan CELIOS, harga minyak mentah jenis Brent sejak awal tahun 2026 telah naik sekitar 20,7 persen hingga mencapai 72,8 dolar AS per barel. CELIOS memperkirakan, dalam skenario terburuk, harga minyak dunia sangat mungkin melonjak ke kisaran 100–120 dolar AS per barel jika konflik terus berlanjut.

Kenaikan harga minyak global ini dinilai membawa konsekuensi langsung terhadap kebijakan energi dalam negeri. CELIOS menyoroti ketergantungan Indonesia pada energi fosil yang membuat beban subsidi makin berat, terutama di tengah konflik yang melibatkan negara-negara produsen minyak.

“Makin tergantung fosil, makin berat subsidi energi terutama saat konflik produsen minyak terjadi,” demikian narasi yang disampaikan CELIOS dalam unggahannya di Instagram resminya, @celios_id.

Tekanan tersebut berpotensi memperlebar defisit anggaran negara. CELIOS mengingatkan bahwa subsidi energi berbasis fosil sudah lama menjadi perhatian, karena sangat rentan terhadap gejolak harga minyak global.

Sorotan juga diarahkan pada asumsi harga minyak dalam APBN 2026. CELIOS mencatat, pemerintah masih menggunakan asumsi harga minyak sebesar 70 dolar AS per barel. Padahal, jika harga minyak berada jauh di atas level tersebut, tekanan terhadap fiskal akan meningkat signifikan.

“Subsidi energi di APBN 2026 pake asumsi 70 USD per barrel. Di atas itu apa kabar harga Pertamax dan Pertalite?” tulis CELIOS.

Menurut CELIOS, kondisi ini menempatkan pemerintah pada posisi sulit. Jika harga minyak dunia terus melambung, pemerintah dihadapkan pada pilihan berat, yakni antara menambah beban subsidi yang berisiko memperlebar defisit APBN, atau melakukan penyesuaian harga BBM yang dapat berdampak langsung pada inflasi dan daya beli masyarakat.

CELIOS menegaskan konflik global tidak hanya berdampak pada geopolitik, tetapi juga membawa konsekuensi ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ketegangan geopolitik di Timur Tengah berdampak langsung pada jalur distribusi energi global. Data dari Portwatch, IMF, dan Reuters per 22 Februari 2026 yang dipaparkan CELIOS menunjukkan terjadinya penurunan signifikan volume perdagangan dan pengiriman minyak dunia yang melintasi Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran paling vital bagi pasokan energi internasional.

Berdasarkan data yang disajikan, volume rata-rata perdagangan pengiriman bulanan minyak dunia mengalami fluktuasi tajam sejak 2023 hingga awal 2026. Grafik tersebut memperlihatkan tren penurunan signifikan pada awal 2026, bertepatan dengan meningkatnya eskalasi konflik di kawasan sekitar Selat Hormuz.

Selat Hormuz memiliki peran strategis karena menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan menjadi jalur utama ekspor minyak dari negara-negara produsen utama dunia. CELIOS mencatat sekitar 20 persen kapal pengangkut minyak dunia secara rutin melintas di selat tersebut.

Penurunan volume pengiriman ini mencerminkan meningkatnya risiko pelayaran akibat konflik, termasuk kekhawatiran keamanan dan hambatan logistik. Gangguan di jalur ini berpotensi menghambat pasokan minyak global dan mendorong kenaikan harga minyak mentah internasional.

CELIOS menegaskan makin terganggunya arus pengiriman di Selat Hormuz akan berdampak luas, tidak hanya bagi negara produsen, tetapi juga negara pengimpor minyak seperti Indonesia. Ketergantungan pada jalur ini membuat pasokan energi global sangat rentan terhadap gejolak geopolitik.

Menurut CELIOS, tekanan terhadap distribusi minyak ini berpotensi memicu efek berantai terhadap perekonomian global, mulai dari lonjakan harga energi, peningkatan biaya logistik, hingga tekanan inflasi di banyak negara.

Dalam unggahannya, CELIOS juga mengingatkan bahwa konflik bersenjata pada akhirnya akan berdampak paling besar kepada masyarakat luas.

Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) dikerahkan untuk menutup Selat Hormuz di tengah situasi memanas di Kawasan Timur Tengah, kata Brigadir Jenderal IRGC Ibrahim Jabari pada Sabtu (28/2).

"Saat ini dilakukan penutupan Selat Hormuz oleh pasukan IRGC menyusul agresi terhadap Iran," kata Jabari kepada penyiar Al-Mayadeen, dilansir dari Antara.

Hal ini juga dikonfirmasi oleh laporan Reuters, yang menyebut sejumlah pemilik kapal tanker, perusahaan migas besar, dan rumah dagang komoditas menghentikan pengiriman minyak mentah, bahan bakar, serta gas alam cair (LNG) melalui Selat Hormuz, setelah Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran dan Teheran menyatakan menutup jalur pelayaran tersebut, menurut sumber perdagangan, Sabtu.