Lebanon, VIVA –Organisasi pemantau hak asasi manusia atau Human Rights Watch (HRW) menemukan bukti bahwa Israel menggunakan white phosphorus atau fosfor putih di kawasan permukiman di Lebanon selatan pada awal bulan ini. Penggunaan senjata tersebut dinilai melanggar hukum humaniter internasional.

Dalam laporan terbaru yang dirilis Senin 9 Maret 2026, organisasi yang berbasis di New York itu menyatakan telah mengonfirmasi keaslian tujuh foto yang menunjukkan amunisi fosfor putih ditembakkan di atas area permukiman di wilayah Yohmor, Lebanon selatan. Serangan itu memicu kebakaran setidaknya di dua rumah warga pada 3 Maret.

Peneliti HRW untuk Lebanon, Ramzi Kaiss, mengatakan penggunaan fosfor putih oleh militer Israel di wilayah permukiman merupakan tindakan yang sangat mengkhawatirkan.

“Penggunaan fosfor putih secara melanggar hukum di area tempat tinggal warga sipil sangat mengkhawatirkan dan bisa menimbulkan dampak serius bagi masyarakat,” ujarnya seperti dikutip dari laman Al Jazeerah, Selasa 10 Maret 2026.

Ia menambahkan bahwa efek pembakaran dari fosfor putih dapat menyebabkan kematian atau luka parah yang membuat korban menderita seumur hidup.

Penggunaan fosfor putih yang meledak di udara di kawasan padat penduduk dianggap tidak selektif dan melanggar prinsip hukum humaniter internasional yang mewajibkan pihak yang berperang mengambil langkah pencegahan untuk melindungi warga sipil.

Zat kimia tersebut akan langsung terbakar ketika terkena oksigen. Akibatnya, rumah, lahan pertanian, dan berbagai objek sipil lainnya bisa dengan mudah terbakar.

HRW menemukan bahwa di Yohmor, amunisi tersebut digunakan di wilayah yang dihuni warga sipil, sehingga menyebabkan kebakaran pada rumah-rumah dan properti milik warga.

Organisasi itu juga memverifikasi serta menentukan lokasi sebuah foto yang diunggah media Lebanon pada pagi 3 Maret. Foto tersebut memperlihatkan setidaknya dua amunisi fosfor putih yang ditembakkan artileri dan meledak di udara di atas sebuah lingkungan permukiman.

Menurut laporan HRW, bentuk awan asap yang muncul akibat ledakan di udara tersebut sesuai dengan pola knuckle, yakni bentuk yang dihasilkan dari muatan pendorong dan muatan pemecah pada proyektil artileri M825 kaliber 155 mm yang mengandung fosfor putih.

HRW juga memverifikasi foto-foto yang diunggah di Facebook oleh tim pertahanan sipil dari Komite Kesehatan Islam di Yohmor. Foto tersebut memperlihatkan petugas sedang memadamkan api di atap rumah warga serta di sebuah mobil.

Organisasi itu menyimpulkan kebakaran kemungkinan disebabkan oleh potongan bahan yang mengandung fosfor putih, mengingat lokasinya sangat dekat dengan area tempat amunisi yang meledak di udara sebelumnya terlihat.

Kaiss menegaskan bahwa Israel harus segera menghentikan praktik tersebut. Ia juga mendesak negara-negara yang memasok senjata ke Israel, termasuk amunisi fosfor putih untuk menghentikan bantuan militer dan penjualan senjata serta menekan Israel agar tidak lagi menggunakan senjata tersebut di wilayah permukiman.

Sementara itu, lebih dari 500.000 orang tercatat mengungsi di Lebanon setelah Israel mengeluarkan perintah evakuasi paksa di sejumlah wilayah.

Menurut laporan National News Agency, pada Senin Israel juga melancarkan serangkaian serangan udara di wilayah selatan Beirut, termasuk di antara kawasan Ghobeiry dan Haret Hreik, serta di area Safir.

Laporan ini muncul beberapa jam setelah militer Israel, yang dalam beberapa hari terakhir melancarkan serangan intensif di Beirut selatan, menyatakan bahwa mereka sedang menargetkan posisi Hezbollah di ibu kota Lebanon.

Setidaknya 394 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 1.000 orang lainnya terluka akibat serangan Israel di Lebanon.

HRW juga mendesak sekutu utama Israel seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman untuk menghentikan penjualan senjata ke Israel serta menjatuhkan sanksi yang ditargetkan kepada pejabat yang diduga terlibat dalam pelanggaran serius.

Menurut HRW, Israel sebelumnya juga telah menggunakan fosfor putih di desa-desa perbatasan Lebanon selatan antara Oktober 2023 hingga Mei 2024, yang dinilai menempatkan warga sipil dalam risiko besar.