Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda Cabut Aturan Pembatasan Pembelian BBM yang Picu Panic Buying - Tribunnews
Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda Cabut Aturan Pembatasan Pembelian BBM yang Picu Panic Buying
Mendagri menginstruksikan jajaran pemerintah daerah untuk segera mencabut surat edaran yang membatasi pembelian BBM dalam jumlah tertentu.
Ringkasan Berita:
- Tito Karnavian menginstruksikan pemerintah daerah mencabut edaran pembatasan pembelian BBM karena memicu keresahan dan panic buying di masyarakat.
- Kasus di Singkawang dan Bengkayang menunjukkan pembatasan yang awalnya untuk mengurangi antrean justru disalahartikan sebagai tanda kelangkaan, sehingga memperparah antrean.
- Pemerintah menegaskan stok BBM dan energi nasional aman; setelah edaran dicabut dan komunikasi diperjelas, kondisi berangsur normal, sambil mengkaji kebijakan seperti WFH.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan jajaran pemerintah daerah untuk segera mencabut surat edaran yang membatasi pembelian BBM dalam jumlah tertentu.
Langkah ini diambil setelah adanya kebijakan pembatasan sepihak di daerah yang justru memicu keresahan masyarakat dan fenomena panic buying.
"Saya segera menghubungi mereka untuk mencabut, mencabut suara edaran dan berikan penjelasan ke publik. Bahwa stok BBM, gas, semua aman, cukup. Nggak perlu khawatir," ujar Tito saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Tito menyoroti kasus yang terjadi di Singkawang dan Bengkayang, Kalimantan Barat.
Di wilayah tersebut, kepala daerah mengeluarkan edaran pembatasan demi mengurangi antrean panjang, namun masyarakat justru salah mengartikannya sebagai tanda kelangkaan.
"Yang terjadi, diterjemahkan, Oh, berarti ini BBM akan kurang, gitu. Sehingga akhirnya malah makin panjang, gitu. Nah, dengan dasar itu, terjadi panic buying malah," jelasnya.
Menurut Tito, niat awal para kepala daerah tersebut sebenarnya baik, yakni mempersingkat antrean di SPBU. Namun, dampak psikologis yang muncul justru sebaliknya karena kurangnya penjelasan yang tepat kepada publik.
"Padahal niatnya tadinya ngurangi antrian, gitu loh, biar antriannya pendek, gitu kan Supaya orang cepat dapet berapa, 30 liter kalo ga salah," tambah mantan Kapolri tersebut.
Tito menekankan bahwa setelah instruksi pencabutan edaran tersebut dilakukan dan pemerintah memberikan penjelasan mengenai ketersediaan stok, kondisi di daerah-daerah terkait mulai berangsur normal kembali.
"Nah, setelah disampaikan ke publik, Dicabut, bahwa aman. Stok cukup kembali normal lagi," tuturnya.
Tito memastikan bahwa sejauh ini kasus panic buying akibat edaran pembatasan hanya ditemukan di wilayah tersebut.
Ia juga menjamin bahwa ketersediaan stok energi secara nasional dalam kondisi yang mencukupi bagi kebutuhan masyarakat.
Selain penertiban edaran daerah, pemerintah juga tengah menggodok skema Working From Home (WFH) satu hari per minggu bagi ASN dan pemangkasan anggaran perjalanan dinas untuk menjaga stabilitas konsumsi bahan bakar.