Ringkasan Berita:

• Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, mengecam keras serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
• Dia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang merusak upaya perdamaian global.
• Sudarnoto meminta Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan kembali posisi Indonesia sebagai anggota BoP. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, mengecam keras serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. 

Dia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang merusak upaya perdamaian global.

Menurut Sudarnoto, serangan tersebut menunjukkan bahwa Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, tidak memiliki komitmen terhadap perdamaian dunia. 

Baca juga: 2 Guru Besar Sarankan Indonesia Keluar dari BoP, Prabowo Diminta Main Cantik Main Indah

"Serangan Amerika-Israel terhadap Iran memberikan bukti kasat mata bahwa Trump, baik sebagai presiden maupun chairman Board of Peace, bukanlah sosok yang mempunyai kepedulian untuk menciptakan perdamaian. Dia justru perusak brutal perdamaian," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (3/3/2026).

Ia juga menilai Board of Peace (BoP) yang dipimpin Trump tidak bisa dipercaya sebagai lembaga yang berorientasi pada perdamaian. 

Sudarnoto menyebut keberadaan BoP hanya kamuflase bermotif imperialistik. 

"BoP sudah runtuh secara moral dan kehilangan legitimasinya," katanya. 

Dalam konteks tersebut, Sudarnoto meminta Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan kembali posisi Indonesia sebagai anggota BoP. 

Dia bahkan mendorong agar negara-negara Muslim mengambil sikap serupa.

"Hemat saya, Presiden Prabowo perlu memperhitungkan kembali keberadaan Indonesia sebagai anggota BoP. Sikap yang sama seharusnya juga dilakukan negara-negara Muslim lainnya," katanya.

Ia menilai BoP tidak efektif dalam menciptakan perdamaian maupun memperjuangkan kemerdekaan Palestina. 

Karena itu, ia menyerukan persatuan negara-negara Muslim agar tidak terpecah belah oleh kepentingan imperialisme Amerika dan Israel.

Meski demikian, Sudarnoto menekankan bahwa langkah Indonesia harus tetap ditempuh secara diplomatik dan terukur. 

Ia mengingatkan pentingnya menjaga kepentingan nasional (national interest) dalam setiap kebijakan luar negeri.

"Indonesia berkewajiban ikut menciptakan perdamaian dunia sebagaimana amanah Pembukaan UUD 1945. Sikap proaktif penting, tetapi harus dilakukan dengan langkah diplomatik dan sangat terukur serta persuasif, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional kita," ujarnya.

Ia juga menyatakan seluruh elemen masyarakat dan kekuatan masyarakat sipil Indonesia akan mendukung Presiden jika memutuskan mundur dari BoP. 

Menurutnya, langkah tersebut merupakan pilihan terhormat yang bisa membuka peluang baru bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam menciptakan perdamaian sejati dan ketertiban dunia.

Board of Peace

Board of Peace dibentuk sebagai badan multilateral yang memiliki mandat khusus mengawasi rekonstruksi Gaza dan mempromosikan stabilitas kawasan. 

Forum tersebut melibatkan lebih dari 40 negara dan menyepakati kerangka kerja pemulihan 20 poin, termasuk penyaluran bantuan kemanusiaan besar-besaran dan pembangunan kembali infrastruktur dasar.

Meski mendapat dukungan luas, inisiatif ini masih menghadapi tantangan diplomatik dan keamanan di kawasan. 

BoP, misalnya, dinilai mengabaikan Peran PBB. Banyak negara Eropa menolak bergabung karena BoP dianggap berpotensi melemahkan otoritas Dewan Keamanan PBB, yang sebelumnya sudah mengesahkan mandat perdamaian Gaza hingga 2027.

Selain itu, Organisasi seperti Democracy Without Borders menilai BoP bukan model yang layak karena awalnya dirancang sebagai badan sementara terkait gencatan senjata Gaza, tetapi kemudian berubah menjadi institusi permanen dengan fungsi yang kabur.