TEHERAN - Dengan Selat Hormuz yang sebagian besar terblokir, yang berdampak pada ekonomi dunia, parlemen Iran sedang mempersiapkan untuk mengesahkan undang-undang yang akan mengenakan biaya pada kapal untuk “pelarian aman” melalui jalur air tersebut. Langkah tersebut diungkap media Iran di tengah perang melawan Amerika Serikat dan Israel.

Mengutip seorang anggota komite ekonomi parlemen, kantor berita semi-resmi ISNA melaporkan pada hari Sabtu (21/3/2026) bahwa rancangan undang-undang telah disiapkan untuk mengenakan biaya pada kapal yang melintasi selat strategis tersebut.

Saeed Rahmatzadeh mengatakan, “Pengenaan biaya pada pelayaran maritim melalui selat adalah praktik umum di banyak jalur laut penting di seluruh dunia.”

Ia menambahkan langkah tersebut dapat membantu meningkatkan pendapatan Iran dan meningkatkan keamanan dan layanan maritim di sepanjang rute tersebut.

Pada tanggal 2 Maret, Iran mengumumkan pembatasan navigasi di selat tersebut, memperingatkan mereka dapat menargetkan kapal yang mencoba melewatinya tanpa koordinasi, sebagai tanggapan terhadap serangan AS-Israel yang sedang berlangsung.

Sekitar 20 juta barel minyak melewati selat tersebut setiap hari, menjadikannya salah satu jalur transit energi paling penting di dunia.

Gangguan saat ini telah meningkatkan biaya pengiriman dan asuransi serta menimbulkan kekhawatiran ekonomi global.

Pada hari Jumat, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan Teheran telah mendukung negara-negara lain dalam memastikan transit melalui selat tersebut, menambahkan jalur aman dapat dicapai jika negara-negara seperti Jepang berkoordinasi dengan Iran.

Serangan AS-Israel terhadap Iran dimulai pada 28 Februari, dengan Teheran membalas dengan serangan drone dan rudal berulang kali yang menargetkan Israel dan negara-negara Teluk yang menampung aset militer AS.

Baca juga: Rudal Iran Hantam Fasilitas Nuklir Israel di Dimona

(sya)