Pemprov dan DPRD DKI Perkuat Kolaborasi Capai Target RTH 30% - Tirto
Pemprov dan DPRD DKI Perkuat Kolaborasi Capai Target RTH 30%


tirto.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD terus mendorong perluasan ruang terbuka hijau (RTH) guna mencapai target 30 persen dari total wilayah pada 2045. Upaya ini dilakukan melalui berbagai strategi, mulai dari pembangunan taman baru, optimalisasi aset lahan milik pemerintah, hingga revitalisasi ruang publik agar lebih ramah lingkungan.
Langkah tersebut juga dibarengi dengan pengendalian pemanfaatan lahan dan pengembangan kawasan hijau untuk menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan. Target ini mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, meski hingga awal 2026 capaian RTH di Jakarta baru berada di kisaran 5,6 persen.
Untuk mempercepat pencapaian, pemerintah juga mengandalkan penagihan kewajiban fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) dari pengembang, pemanfaatan lahan terbengkalai, serta pembangunan taman dan hutan kota secara bertahap.
Salah satu realisasi terbaru adalah peresmian Taman Bendera Pusaka dan Patung Fatmawati di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada 14 Maret 2026. Taman ini menjadi bagian dari penggabungan tiga ruang terbuka yang kini ditata ulang menjadi kawasan hijau terpadu.
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menilai kehadiran taman tersebut tidak hanya menambah ruang publik, tetapi juga menghadirkan nilai historis bagi masyarakat.
"Tiga taman menjadi satu dengan penataan yang sangat baik. Menghadirkan fasilitas yang menarik. "Ini aset bagi warga Jakarta Selatan," ujar Khoirudin.
Ia juga menyoroti keberadaan Patung Fatmawati sebagai pengingat sejarah perjuangan bangsa, khususnya peran Fatmawati dalam menjahit Bendera Pusaka Merah Putih.
Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menyebut taman tersebut sebagai ruang terbuka yang penting di tengah keterbatasan lahan di Jakarta.
"Taman tersebut sangat indah dan estetik. Kehadirannya dapat menjadi oase ruang terbuka hijau bagi masyarakat di tengah kota," tuturnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa pembangunan taman menjadi bagian dari komitmen menghadirkan ruang publik yang modern, inklusif, dan ramah keluarga. Taman seluas sekitar 5,6 hektare ini dilengkapi berbagai fasilitas seperti jalur jogging, lapangan olahraga, dan area aktivitas publik.
Dorong Taman Skala Kecil
Di tengah keterbatasan lahan, Pemprov DKI juga mendorong pembangunan taman berukuran kecil sebagai solusi mempercepat penambahan RTH. Menurut Pramono, ruang terbuka tidak harus selalu luas untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia menilai, lahan sekitar 1.000 meter persegi pun dapat dimanfaatkan sebagai taman jika dikelola dengan baik melalui kolaborasi berbagai pihak.
"Dengan cara tersebut ruang terbuka hijau di Jakarta dapat terus bertambah tanpa harus menunggu lahan yang luas," tutur Pramono.
Pendekatan ini dinilai realistis oleh Wibi Andrino, mengingat keterbatasan ruang di Jakarta. Ia menyebut, kontribusi pihak swasta atau masyarakat dalam penyediaan taman dapat menjadi salah satu solusi percepatan.
"Secara regulasi hal tersebut diperbolehkan. Jadi kalau ada pihak yang ingin menyumbangkan taman, itu dapat menjadi salah satu cara menambah ruang terbuka hijau," kata Wibi.
Ia menambahkan, pembangunan taman kecil bisa menjadi langkah awal dibanding menunggu proyek taman besar yang lebih sulit direalisasikan.
Peran UMKM di Ruang Publik
Selain fungsi ekologis, keberadaan taman juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah membuka ruang bagi UMKM untuk beroperasi di kawasan taman, sekaligus memperkuat identitas budaya lokal.
Wibi Andrino menekankan pentingnya menghadirkan produk dengan nuansa khas Jakarta di ruang publik tersebut.
"Harapan kami, UMKM yang hadir di sini (Taman Bendera Pusaka) juga memiliki muatan lokal. Karena itu kota Jakarta, maka produk yang ditampilkan juga harus mencerminkan budaya Jakarta," ujarnya.
Menurutnya, kehadiran UMKM juga dapat memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap ruang publik, sekaligus menjaga identitas budaya di tengah perkembangan kota global.
Sementara itu, Pramono Anung menegaskan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan pelaku usaha kecil untuk mengisi ruang-ruang usaha di kawasan taman, meski memiliki potensi nilai ekonomi tinggi.
"Kami ingin memberikan kesempatan kepada pelaku usaha kecil untuk berusaha di tempat tersebut," kata Pramono.
Dengan pendekatan tersebut, pengembangan ruang terbuka hijau di Jakarta tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan, tetapi juga memberi manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.