CILEGON, KOMPAS.com - Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) mengeluhkan kondisi Pelabuhan Merak yang terpantau sepi menjelang puncak arus mudik Lebaran 2026. Kebijakan pengaturan angkutan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) dinilai menjadi pemicu minimnya muatan di pelabuhan utama tersebut.

Ketua Umum DPP Gapasdap, Khoiri Soetomo, menyebutkan bahwa hingga Selasa (17/3/2026) sore atau H-3 Lebaran, belum terlihat adanya antrean kendaraan yang biasanya menjadi pemandangan rutin di Merak.

“Bisa kita lihat sampai sore ini, padahal hari ini H-3 yang biasanya menjadi puncak dan selalu terjadi antrean,” ujar Khoiri di Pelabuhan Merak, Selasa.

Baca juga: Dirut ASDP Jawab Keluhan Pengusaha Kapal Ferry soal Pelabuhan Merak Sepi: Fokus Layani Masyarakat

Ironi Fasilitas Mewah yang Kosong

Khoiri menilai kondisi ini sangat ironis mengingat Pelabuhan Merak memiliki infrastruktur yang sangat memadai, termasuk tujuh pasang dermaga *moving bridge*. Selain itu, tersedia 71 kapal *roll on-roll off* (roro) dengan kapasitas minimal 5.000 *gross tonnage* (GT) yang siap beroperasi.

“Dengan kapasitas besar dan kemampuan olah gerak yang cepat, sangat disesalkan jika hari ini justru dikosongkan,” tegasnya.

Kondisi di Merak berbanding terbalik dengan kepadatan yang terjadi di dua pelabuhan penunjang, yakni Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ). Menurut Khoiri, pengalihan arus yang kaku membuat fasilitas besar di Merak menjadi mubazir.

Desak Kebijakan SKB Lebih Fleksibel

Gapasdap mengaku telah dua kali menyurati Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, guna meminta agar implementasi SKB dilakukan secara lebih dinamis dan situasional. Jika pelabuhan penunjang sudah sangat padat, otoritas diharapkan bisa mengalihkan arus kembali ke Merak.

Khoiri menekankan bahwa selain kerugian operasional yang dialami operator kapal, ada aspek kemanusiaan yang harus dipertimbangkan, terutama bagi sopir truk logistik dan pemudik motor yang dialihkan ke pelabuhan penunjang.

“Yang kami pikirkan adalah penderitaan para pengemudi truk dan pemudik roda dua yang harus menempuh perjalanan lebih jauh dengan kondisi yang tidak nyaman,” kata Khoiri.

Ia berharap pemerintah dapat menciptakan keseimbangan pembagian muatan secara fleksibel agar keberlanjutan sistem penyeberangan tetap terjaga tanpa mengorbankan salah satu pihak.