Perdana Menteri China Li Qiang kembali menegaskan penolakan kemerdekaan Taiwan dalam sidang parlemen, menekankan komitmen Beijing terhadap reunifikasi dan menentang campur tangan asing.

Perdana Menteri China Li Qiang menegaskan kembali penolakan terhadap "kemerdekaan Taiwan" dalam Sidang Kongres Rakyat Nasional China (NPC) di Beijing. Pernyataan ini disampaikan pada Kamis (5/3/2026) di hadapan ribuan anggota parlemen. Penegasan tersebut menggarisbawahi posisi teguh China terkait kedaulatan dan integritas wilayahnya.

Komitmen Beijing terhadap prinsip 'Satu China' dan 'Konsensus 1992' ditekankan sebagai dasar penyelesaian isu Taiwan. Pemerintah China juga menentang keras campur tangan eksternal dalam urusan internalnya, menegaskan bahwa masalah Taiwan adalah murni urusan dalam negeri.

Penegasan ini menjadi bagian penting dari agenda sidang "Dua Sesi" yang berlangsung dari 4 hingga 12 Maret 2026. Li Qiang menyerukan kerja sama untuk mewujudkan kebangkitan kembali bangsa China secara keseluruhan, termasuk melalui reunifikasi damai.

Komitmen Beijing Terhadap Prinsip 'Satu China'

PM Li Qiang dengan tegas menyatakan, "Kami akan sepenuhnya melaksanakan kebijakan menyeluruh Partai pada era baru terkait penyelesaian persoalan Taiwan." Ini mencakup penolakan terhadap kekuatan separatis yang mengusung "kemerdekaan Taiwan". Pernyataan ini disampaikan di hadapan 2.773 anggota NPC dan 2.078 anggota Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat China (CPPCC).

Selain itu, Beijing juga menentang segala bentuk campur tangan eksternal yang dapat mengganggu stabilitas regional dan proses reunifikasi. Pendekatan ini konsisten dengan kebijakan luar negeri China yang selalu menekankan non-intervensi dalam urusan domestik negara lain.

Pemerintah China berencana mendorong pertukaran, kerja sama, dan pembangunan terpadu di kedua sisi Selat Taiwan. Masyarakat di kedua sisi selat diharapkan dapat bekerja sama untuk mewariskan dan melestarikan budaya China, memperkuat ikatan historis dan budaya yang ada.

Kebijakan Pro-Taiwan dalam Rancangan Pembangunan Lima Tahun ke-15

Sidang parlemen juga secara resmi meluncurkan Rancangan Pembangunan Lima Tahun ke-15 China (2026–2030). Dokumen ini menguraikan arah kebijakan ekonomi, sosial, teknologi, keamanan, dan pembangunan nasional China untuk lima tahun ke depan.

Bab 60 dari rancangan tersebut secara spesifik berjudul "Mendorong Perkembangan Damai Hubungan Lintas Selat dan Memajukan Upaya Reunifikasi Nasional". Bab ini menegaskan kembali strategi menyeluruh Partai Komunis China pada era baru untuk menyelesaikan persoalan Taiwan.

Kebijakan ini juga bertujuan memerangi kekuatan separatis yang mengusung "kemerdekaan Taiwan" serta menentang campur tangan kekuatan eksternal. China berupaya memastikan perlakuan yang setara bagi masyarakat Taiwan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua sisi selat.

Inisiatif Peningkatan Kerja Sama Lintas Selat

Untuk mendorong kerja sama ekonomi lintas selat, Beijing akan menerapkan kebijakan yang menguntungkan warga dan perusahaan Taiwan. Warga dan perusahaan Taiwan akan dibimbing untuk secara aktif berkembang di China daratan, berpartisipasi dalam strategi pembangunan regional nasional serta proyek "Belt and Road Initiative". Tujuannya adalah membangun pasar bersama kedua sisi Selat Taiwan.

Pemerintah China juga mendukung Provinsi Fujian untuk membangun zona percontohan integrasi pembangunan lintas selat berkualitas tinggi. Selain itu, berbagai platform kerja sama utama antara kedua sisi selat, seperti di Pingtan, Kunshan, dan Dongguan, serta kawasan kerja sama industri lintas Selat Taiwan akan dimajukan.

Selain itu, pemerintah mendukung pembangunan pasar keuangan lintas selat serta mendorong perusahaan Taiwan yang memenuhi syarat untuk terdaftar di bursa saham di daratan China. Selanjutnya, pemerintah akan mendorong pertukaran dan kerja sama ekonomi serta budaya lintas selat, memperluas mobilitas masyarakat serta mendorong komunikasi dan interaksi antara masyarakat kedua pihak. Generasi muda Taiwan juga diberi kesempatan untuk mengejar dan mewujudkan impian mereka di China daratan, baik untuk belajar maupun bekerja.

Sumber: AntaraNews