Polri Gelar Operasi Ketupat 13-25 Maret, Kerahkan 161 Ribu Personel Gabungan - Republika
Polri Gelar Operasi Ketupat 13-25 Maret, Kerahkan 161 Ribu Personel Gabungan
Rekayasa lalu lintas dan pemanfaatan tiga pelabuhan yang ada akan dilakukan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut bahwa, Polri bakal menggelar Operasi Ketupat mulai tanggal 13 Maret hingga 25 Maret 2026. Ratusan ribu personel gabungan dikerahkan untuk pengamanan dan pelayanan bagi masyarakat yang melaksanakan mudik Lebaran.
Hal itu diungkapkan Sigit saat memimpin rapat koordinasi lintas sektoral terkait kesiapan operasi ketupat di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Senin (2/3/2026).
"Oleh karena itu, kita tahun ini melaksanakan kegiatan Operasi Ketupat yang akan kita mulai dari 13 Maret sampai 25 Maret," kata Sigit.
Sigit memaparkan, tagline pada tahun ini adalah, 'Mudik Aman dan Keluarga Bahagia'. Dalam pelaksanaannya, kata Sigit, akan dikedepankan langkah preemptive dan preventive, penegakan hukum.
"Tentunya kita upayakan seminimal mungkin sehingga ini betul-betul menjadi pelayanan kemanusiaan," ujar Sigit.
Sigit juga mengungkapkan, dalam struktur operasi juga sudah dibuat, dan ada sedikit perubahan. Sehingga kemudian Kaopsus yang dipimpin oleh Kakorlantas, betul-betul bisa mengendalikan seluruh jajaran pada saat harus mengambil satu keputusan-keputusan yang bersifat diskresi.
Baca Juga :
Di Sela Demo Tuntut Reformasi Polri di Semarang, Massa Gelar Sholat Gaib untuk Arianto TawakalDi sisi lain, Sigit menyatakan, dalam operasi ketupat sebanyak 161 ribu personel gabungan dikerahkan untuk memaksimalkan pengamanan dan pelayanan masyarakat ketika arus mudik dan balik Lebaran.
"Ada 161 ribu personel gabungan, terdiri dari Polri, kemudian TNI, instansi terkait, dan seluruh stakeholder. Dan ini tentunya kita harapkan untuk betul-betul bisa bekerja sama dengan maksimal untuk keberhasilan di pelayanan arus mudik maupun arus balik," tutup Sigit.
Halaman 2 / 2
Arus Mudik di Pelabuhan
Salah satu yang menjadi perhatian dalam pengamanan dan pelayanan arus mudik dan balik di rapat tersebut adalah wilayah Banten. Wilayah ini nantinya akan menjadi para pemudik dari pulau Jawa menyebrang ke pulau Sumatera.
Sigit menuturkan, rekayasa lalu lintas dan pemanfaatan tiga pelabuhan yang ada akan dilakukan dalam arus mudik dan balik Lebaran 2026. Pada situasi hijau di Pelabuhan Merak ada 7 dermaga yang dimanfaatkan, ada jalan kaki, roda 4 penumpang, dan seterusnya.
"Situasi hijau antrean dalam keadaan normal. Kemudian situasi kuning, antrean kendaraan sampai dengan SPBU Cikuasa Atas. Dan situasi merah manakala antrean kendaraan sampai dengan Gerbang Tol Merak," kata Sigit.
Kemudian untuk di 3 dermaga di wilayah Pelabuhan Ciwandan, kata Sigit, pengaturan juga sama saat situasi hijau, kuning, dan merah.
Kemudian di Pelabuhan BBJ, khusus untuk truk tangki, truk tronton dan alat berat, pihaknya juga membagi situasi yang sama. Ada situasi hijau pada saat arus lancar, situasi kuning pada saat kendaraan sampai dengan pintu masuk pelabuhan, dan situasi merah pada saat buffer zone di PT SMI dan di Jalan Lingkar sudah tidak bisa menampung.
Dalam kesempatan ini, mantan Kabareskrim Polri ini menyampaikan khususnya pada puncak arus mudik, ia menyarankan menggunakan metode first come first in. Sebab, lanjutnya, kalau melihat dari kapan para pemudik membeli tiket kapal dan kemudian harus masuk sesuai dengan tanggal yang ada di tiket kapal, akan mengakibatkan terjadinya potensi penumpukan.
"Jadi di puncak arus mudik, kami mohon izin kepada stakeholder terkait, siapa yang datang duluan dia langsung masuk kapal. Oleh karena itu mohon juga ada kebijakan-kebijakan terkait dengan hal-hal yang menyangkut penyeberangan," ujarnya.
Untuk diketahui, Polri bakal menggelar Operasi Ketupat mulai tanggal 13 Maret hingga 25 Maret 2026. Ratusan ribu personel gabungan dikerahkan untuk pengamanan dan pelayanan bagi masyarakat yang melaksanakan mudik Lebaran.
Sigit memaparkan, tagline pada tahun ini adalah, 'Mudik Aman dan Keluarga Bahagia'. Dalam pelaksanaannya, kata Sigit, akan dikedepankan langkah preemptive dan preventive, penegakan hukum.
