Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisantek) Brian Yuliarto membeberkan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi segera melakukan kajian untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM).

Brian mengungkap, pemerintah sedang mendorong kampus-kampus yang memiliki sumber daya akademik seperti pakar dan guru besar untuk merumuskan langkah penghematan energi secara cepat, mengingat harga minyak dunia masih tinggi.

"Kita diminta mengkaji ya intinya, karena kita memiliki banyak kampus, pakar-pakar, guru besar itu kita mengkaji kemungkinan-kemungkinan untuk bisa dilakukan efisiensi, penghematan. Karena ini harga bahan bakar, harga minyak dunia masih tinggi, tentu kita tidak boleh lengah," kata Brian di Istana Negara, Jakarta, dikutip Jumat (20/3/2026).

Disebut bahwa Presiden juga menekankan pentingnya percepatan kajian yang berorientasi pada penghematan konsumsi BBM, baik yang berasal dari impor maupun produksi dalam negeri, termasuk solar, bensin, gas, hingga LPG.

"Bapak Presiden meminta kami dari Perguruan Tinggi melakukan kajian secara cepat. Sehingga kajian-kajian yang sifatnya bertujuan bisa memberikan penghematan terhadap BBM. Baik itu BBM impor, yang di dalam negeri, solar, bensin, maupun gas termasuk LPG, kompor itu bisa diatasi dengan segera," tambahnya.

Brian menjelaskan, proses asesmen dan penelitian dari perguruan tinggi harus dilakukan secara cepat agar hasilnya bisa segera diterapkan, terutama untuk mengantisipasi potensi krisis energi.

Ia menyebut, salah satu fokus utama dalam upaya efisiensi tersebut adalah mendorong elektrifikasi kendaraan guna menekan ketergantungan pada impor BBM.

Selain itu, penggunaan BBM yang masih tinggi pada pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) juga menjadi perhatian.

Pemerintah mendorong transisi ke pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai alternatif yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

"Kalau itu bisa diganti, oleh Pak Presiden meminta PLTS, mana yang bisa segera diganti. Bahkan Pak Presiden meminta Indonesia tidak ada lagi diesel, karena secara harga tinggi, secara lingkungan juga kurang bagus. Kalau itu bisa diganti dengan renewable energi itu akan menjadi sangat baik," jelasnya.

Terkait tenggat waktu, Brian menyampaikan bahwa hasil kajian ditargetkan rampung pada April 2026 untuk kemudian diserahkan sebagai rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait.

Ia menilai langkah tersebut penting karena penghentian impor solar berpotensi menghemat anggaran hingga sekitar Rp25 triliun.

Saat ini, proses kajian dan penelitian terkait efisiensi energi tersebut telah berjalan dan melibatkan berbagai perguruan tinggi di Indonesia. (ant/rpi)