Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB). Aturan tidak akan diubah kecuali ada kondisi darurat besar seperti pandemi COVID-19.

"Batas defisit itu adalah alat yang baik untuk mendisiplinkan diri kita. Kami tidak punya rencana untuk mengubahnya kecuali ada keadaan darurat yang sangat besar seperti COVID-19," kata Prabowo dalam keterangan tertulis, Senin (16/3/2026).

Indonesia menetapkan batas defisit anggaran maksimal 3% sejak awal 2000, setelah krisis keuangan Asia. Ketentuan tersebut selama ini menjadi salah satu pilar disiplin fiskal yang diperhatikan oleh para investor.

Prabowo menyebut Indonesia dulu ingin meniru aturan Uni Eropa yang membatasi defisit fiskal maksimal 3% dari PDB. Hanya saja kini banyak negara di kawasan itu tidak lagi mematuhinya.

Prabowo mengklaim menolak pemikiran ekonomi yang menganjurkan pencapaian pertumbuhan tinggi melalui pengambilan utang yang besar. Ia memegang nilai-nilai teguh dari orang tuanya untuk selalu mengukur pengeluaran berdasarkan kemampuan yang ada.

"Saya harap kita tidak perlu mengubahnya. Sebenarnya saya tidak percaya pada defisit, mungkin saya orang yang kuno," ujarnya.

Prabowo menilai Indonesia lebih beruntung dibanding banyak negara lain karena memiliki sumber daya alam, seperti sawit dan batu bara yang masih relatif murah dan dapat menjamin ketahanan nasional. Di saat yang sama, pemerintah akan terus mengembangkan panas bumi, tenaga surya, tenaga air, serta biofuel sebagai sumber energi alternatif.

"Kalau kita bisa melewati ini, dalam dua tahun kita akan menjadi sangat efisien. Kita akan sangat, sangat tidak bergantung pada sumber dari luar," imbuhnya.

Rencana Pelebaran Defisit

Sebelumnya beredar kabar pemerintah sedang merencanakan kenaikan batas defisit APBN ke atas 3%. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan rencana itu masih sedang dipikirkan.

"Saya belum tahu, saya belum tahu, masih dipikirin kali," kata Purbaya kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat pekan lalu.

Salah satu yang jadi pertimbangan pemerintah tidak buru-buru menaikkan batas defisit APBN di atas 3% yakni Indonesia bisa dinilai negatif oleh lembaga pemeringkat internasional. Meski kata Purbaya, sudah banyak negara lain yang defisitnya di atas 3%.

"Sebenarnya kalau secara fair, kan sekeliling kita sudah sedikit yang di bawah 3%, hampir nggak ada malah. Jadi kalau dari angka itu saja harusnya nggak ada masalah. Cuma mereka melihat hal lain dari kita yang sedang kita pelajari. Tetapi yang jelas sampai saat sekarang ya kita akan menjalankan kebijakan fiskal secara prudent," tutur Purbaya.

Purbaya mengaku jika memang ada perintah untuk menaikkan defisit di atas 3% dari Presiden Prabowo, tidak menutup kemungkinan sebagai anak buah akan menjalankannya.

"(Kalau Prabowo oke, parlemen oke), saya nggak tahu. Kalau perintah kan kita jalankan. Saya kan cuma tangan presiden," imbuh Purbaya.

Terdapat beberapa skenario yang telah disiapkan pemerintah untuk mengantisipasi potensi pelebaran defisit APBN. Beberapa simulasi berdasarkan kemungkinan kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP), pergerakan nilai tukar rupiah, hingga imbal hasil surat utang negara.

Dalam skenario pertama, harga ICP diperkirakan berada di sekitar US$ 86 per barel dengan nilai tukar rupiah sekitar Rp 17.000 per dolar AS. Dalam kondisi tersebut, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi dijaga di level 5,3% dan imbal hasil surat berharga negara sekitar 6,8%, maka defisit APBN diperkirakan mencapai 3,18% terhadap PDB.

"Ini skenario pertama ICP-nya di US$ 86, kursnya di Rp 17 ribu, Pak. APBN kita kursnya Rp 16.500. Kemudian dengan growth kita pertahankan. Jadi ini yang kita pertahankan, growth di 5,3%. Surat berharga negaranya, angkanya lebih tinggi, Pak, 6,8%. Maka defisitnya adalah 3,18%," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3).

Sementara itu dalam skenario moderat, harga minyak diperkirakan naik hingga US$ 97 per barel dengan nilai tukar rupiah sekitar Rp 17.300 per dolar AS. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sedikit turun menjadi 5,2% dan imbal hasil surat utang naik menjadi 7,2%, maka defisit APBN diperkirakan melebar hingga 3,53% terhadap PDB.

"Kemudian kalau skenario moderat kedua dengan harga minyaknya US$ 97, kursnya Rp 17.300. Growth-nya di 5,2%. Surat berharga negaranya lebih tinggi lagi di 7,2%. Nah defisitnya itu mencapai 3,53%," tutur Airlangga.

Adapun pada skenario terburuk, pemerintah memperkirakan harga minyak dapat melonjak hingga US$ 115 per barel dengan nilai tukar rupiah melemah ke Rp 17.500 per dolar AS. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tetap di kisaran 5,2% dan yield surat utang 7,2%, maka defisit APBN berpotensi meningkat hingga 4,06% terhadap PDB.

"Kemudian kalau skenario terburuk yang pesimis, itu dengan harga US$ 115, kurs rupiah kita Rp 17.500. Growth-nya 5.2%, surat per harganya 7,2%, defisitnya 4,06%," sebutnya.