JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan dari sejumlah fraksi di DPR RI mengenai kebijakannya yang ingin mengurangi gaji pejabat, khususnya para menteri anggota kabinet maupun anggota DPR RI. Hal itu dilakukan sebagai langkah antisipasi dampak krisis global.

Ketua Fraksi Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji mengaku siap jika gajinya dipotong negara. Ia bilang dukungan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepekaan terhadap keadaan serta menyesuaikan diri.

"Pemerintah harus sudah melakukan simulasi tentang apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi keadaan,” kata Sarmuji dikutip dari Antara di Jakarta, Senin (16/3/2026).

Baca Juga: Komisi III DPR: Andrie Yunus Wajib Dapat Perlindungan

Selain Sarmuji, Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI Ahmad Sahroni juga menyatakan dukungannya sebagai upaya Presiden mencari solusi demi menyejahterakan rakyat di tengah situasi ketidakpastian global.

Sahroni menuturkan pemerintah memiliki berbagai opsi untuk mengefisiensikan anggaran, tetapi harus tetap dikaji secara mendalam.

“Apalagi terkait gaji, harus didiskusikan dengan sangat matang, karena apabila tidak dikaji secara matang, efisiensi di pos gaji berpotensi memunculkan efek turunan,” kata Sahroni.

Lebih lanjut, Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI Eddy Soeparno mengatakan partainya siap mengikuti arahan Presiden Prabowo.

Terlebih, kata dia, apa yang diusulkan oleh Presiden Prabowo demi mendahulukan kepentingan rakyat.

“Jadi, apa yang diusul Bapak Presiden saya kira sudah sangat lengkap, komprehensif, dan kita sepakat dengan apa yang beliau sampaikan,” ucap Eddy.

Baca Juga: Penyiraman Air Keras Aktivis, Usman Hamid: Koalisi Masyarakat Sipil Lakukan Pencarian Fakta Terpisah

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) sebagai langkah antisipasi dampak krisis global. Selain itu, juga sebagai upaya mendorong langkah penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).